Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Zaman Dulu Anak Dipukul Biasa Saja, Sekarang Pasti Masuk Koran

Kompas.com - 23/07/2015, 15:29 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin tingkat kekerasan terhadap anak akan semakin berkurang. Sebab, saat ini sudah ada undang-undang yang melindungi anak dari kekerasan baik fisik maupun psikis.

"Sebenarnya ukuran kekerasan itu berubah sesuai waktu. Zaman dulu lebih banyak kekerasan, apalagi zaman saya. Jadi zaman dulu kalau anak dipukul, biasa saja. Sekarang ini menjadi tak biasa, menjadi hukuman, jadi sebenarnya ada pelanggaran undang-undang," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (23/7/2015).

Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran undang-undang. Zaman dahulu, kekerasan terhadap anak juga belum menjadi sorotan. Berbeda dengan zaman dahulu, kasus kekerasan anak sekarang ini ramai diberitakan media. Kalla pun yakin pemberitaan media terhadap kasus kekerasan anak tersebut pada akhirnya menekan terjadinya kekerasan anak.

"Zaman dahulu anak dipukul, kita dipukul sama bapak, kita tidak ada beritakan. Kalau sekarang, diberitakan. Dulu banyak bapak pakai rotan. Kalau sekarang pakai rotan, masuk koran sudah. Sekarang jauh lebih baik dibandingkan dulu," tutur dia.

Hari ini merupakan peringatan Hari Anak Nasional. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tren pengaduan kasus terkait anak terus meningkat. Dari sembilan pengelompokan pengaduan, KPAI paling banyak menerima laporan terkait anak yang berhadapan dengan hukum.

Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh melalui siaran pers yang diterima wartawan, Kamis, menyampaikan bahwa meningkatnya pengaduan terkait anak ini menunjukkan belum optimalnya negara hadir menjamin perlindungan anak.

"Negara perlu hadir total untuk lebih memperhatikan perlindungan anak. Penegakan hukum harus tegas untuk mlndungi anak. Keberpihakan negara itu salah satunya diwujudkan pada penyelesaian kasus-kasus kontemporer, seperti jaminan perlindungan anak pada kasus penyerangan tempat ibadah di Tolikara, Papua," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com