Mendagri Instruksikan Cari Dokumen Fisik Perda Aturan Ibadah di Tolikara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tolikara segera membentuk tim kecil untuk mencari dokumen fisik dari peraturan daerah terkait aturan ibadah di wilayah tersebut. Keberadaan fisik dokumen tersebut dianggap penting untuk meluruskan kesimpangsiuran informasi soal aturan yang ada dalam perda tersebut.

"Kami sudah menanyakan resmi ke pimpinan DPRD dan kepada bupati. Kedua beliau ini tidak bisa sampaikan bukti otentik apakah perda yang dihasilkan oleh pemerintahan sebelum bupati (saat) ini, ada atau tidak," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Rabu (22/7/2015).

Tjahjo menjelaskan, baik bupati dan DPRD saat ini mengaku tidak tahu menahu soal aturan itu. Sebab, perda tersebut dibuat saat periode bupati sebelumnya setelah diusulkan oleh salah satu unsur masyarakat.

Pemerintah pusat pun kesulitan mencari dokumen fisik itu lantaran administrasi di Tolikara cukup berantakan, sehingga tidak semua aturan terdata dengan baik. Padahal, menurut Tjahjo, sebuah produk hukum di pemerintah daerah seharusnya ditembuskan ke Kemendagri untuk diteliti apakah aturan tersebut menabrak aturan di atasnya atau tidak.

"Kalau ada apa bunyinya, tolong direvisi supaya kerukunan umat beragama bisa muncul di Tolikara, akan kami koreksi. Kalau sudah sesuai dengan undang-undang, akan kami setujui. Kalau tidak, akan kami batalkan," ucap dia.

Insiden di Kabupaten Tolikara mengakibatkan puluhan bangunan kios dibakar hingga merambat ke bangunan musholla. Saat itu, ada dua acara yang dilaksanakan berdekatan. Selain perayaan Lebaran yang ditandai dengan shalat Idul Fitri, juga ada acara kepemudaan GIDI.

Menurut Bupati Tolikara Usman G Wanimbo, konflik berawal dari kedatangan sejumlah pemuda yang hendak membubarkan shalat Id di lapangan karena merasa imbauan mereka tak diindahkan. Wanimbo mengatakan, tindakan pemuda itu tak bisa dibenarkan karena beribadah merupakan hak asasi manusia.

Tak lama kemudian, massa bisa dipaksa mundur. Namun, saat petugas memberi tembakan peringatan, massa menjadi agresif.

Masyarakat Tolikara menegaskan bahwa tidak ada konflik agama di antara mereka. Hubungan yang terjalin sejak lama dinilai sudah rukun. Namun, pada insiden itu, dianggap ada miskomunikasi.