Pemerintah Evaluasi Keberadaan 144 Lembaga Negara di Bawah Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi atas keberadaan 144 lembaga negara non struktural. Terbuka kemungkinan pemerintah kembali menghapus sejumlah lembaga tersebut.

"Wapres memberikan arahan melakukan audit kelembagaan negara dan memang sedang dilakukan oleh Kemenpan RB dan dalam waktu dekat hasil evaluasi kami akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Presiden dan Wakil Presiden," kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Hari ini, Wapres memimpin rapat terkait reformasi birokrasi. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2015, Kalla menjadi ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi. Yuddy menargetkan hasil audit kelembagaan ini selesai dan dilaporkannya kepada Presiden serta Wapres dalam waktu dua bulan setelah Hari Raya Idul Fitri.

Hasil audit ini nantinya akan didukung hasil observasi lapangan yang dilakukan Kementerian PAN-RB. Jika ada lembaga yang keberadaannya dianggap tidak lagi memberikan kontribusi dan hanya menghabiskan anggaran, Yuddy menyampaikan bahwa pemerintah bisa saja menghilangkan lembaga tersebut. Pilihan lainnya adalah melakukan penggabungan lembaga atau direstrukturisasi.

"Tapi yang pasti kita ingin lebih efisien. Kasihan Presiden, lebih dari seratus lembaga di bawah Presiden dan masing-masing punya agenda melaporkan rapat dengan Presiden. Habis waktunya kalau tiap hari saja, habis itu, tapi bukan karena itunya. Kita ingin lakukan bisnis proses kelembagaan yang lebih baik lagi, tidak terlalu besar lembaganya," papar Yuddy.

Namun ia enggan menyebutkan terlebih dahulu lembaga apa yang akan diaudit. Yuddy juga menegaskan bahwa upaya audit kelembagaan ini bukan hanya sekadar untuk menghemat uang negara yang dikeluarkan. Pemerintah ingin agar kinerja pemerintah lebih efisien dan tidak terjadi tumpang tindih program pembangunan.

"Jadi social cost kelembagaannya akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan biaya-biaya lain. Ada orang di situ, gedung-gedung yang dipergunakan, mungkin ada kebijakan yang dikeluarkan," sambung dia.

Kendati demikian, Yuddy menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan terkait penyederhanaan lembaga ini. Yuddy memastikan tindakan pemerintah terkait evaluasi lemebaga ini nantinya tidak menghebohkan masyarakat.

Mengenai nasib pegawai jika lembaga tempat mereka bekerja nantinya dipangkas, Yuddy menyampaikan bahwa para pegawai lembaga tersebut akan ditempatkan di lembaga-lembaga lain. Ia memastikan tidak ada pensiun dini terhadap pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang lembaganya dihapus atau dilebur.

"Saya belum hitung (jumlah pegawainya), tapi yang pasti enggak akan menghebohkan. Tidak di atas 10.000, enggak banyak juga, ada lembaga yang hanya 30-40 orang, anggap saja ada 20 lembaga yang dilikuidasi, anggap saja satu lembaga 50 orang, kira-kira seribu orang maksimalnya," tutur dia.