Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU: Lebaran 2015 Berpotensi Berbeda

Kompas.com - 02/07/2015, 09:43 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Penetapan Lebaran atau hari raya Idul Fitri 2015 berpotensi berbeda antara organisasi kemasyarakatan Islam yang satu dan yang lain maupun dengan pemerintah.

Hal itu disebabkan perbedaan di dalam menetapkan tanggal 1 Syawal 1436 H yang merupakan hari raya Idul Fitri setelah berakhirnya bulan Ramadhan.

Sekretaris Lajnah Falakiyah PBNU H Nahari Muslih di Jakarta, Rabu (1/7/2015) malam, mengatakan, posisi hilal atau bulan sabit pada tanggal 29 Ramadhan saat diadakan rukyatul hilal (pengamatan terhadap bulan sabit muda) tahun ini sangat tipis sehingga kemungkinan tidak berhasil dilihat.

"Posisi hilal sangat tipis, hanya tiga derajat, sehingga ada potensi berbeda. Sangat susah melakukan rukyatul hilal pada posisi seperti itu. Sementara itu, yang berpatokan pada hisab (hitungan) menetapkan standar berbeda-beda, seperti Muhammadiyah dan Persis," kata dia seperti dikutip Antara.

Muhammadiyah telah memutuskan bahwa tanggal 1 Syawal 1436 H jatuh pada hari Jumat (17/7/2015). Dengan demikian, menurut Muhammadiyah, bulan Ramadhan tahun ini hanya 29 hari.

Sementara itu, NU, seperti biasanya, mendasarkan penetapan 1 Syawal pada rukyatul hilal. Meski di dalam penanggalan NU berdasar hitungan 1 Syawal 1436 H jatuh pada 17 Juli, tidak serta merta tanggal itu ditetapkan sebagai hari raya Idul Fitri.

Tidak tertutup kemungkinan NU menggenapkan Ramadhan menjadi 30 hari jika tim rukyat yang disebar di sejumlah daerah tidak berhasil melihat hilal.

Di Indonesia, perbedaan hari raya Idul Fitri sudah beberapa kali terjadi, tetapi tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com