Fraksi Gerindra Yakin Dana Aspirasi Akan Dorong Ekonomi yang Lesu

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra masih tetap mendukung dana aspirasi daerah pemilihan sebesar Rp 11,2 Triliun per tahun, meskipun pemerintah sudah menyatakan penolakan. Fraksi Gerindra berpandangan, dana aspirasi ini dapat menyelamatkan ekonomi yang saat ini sedang lesu.

"Diharapkan dana aspirasi ini bisa berikan dorongan terhadap kondisi ekonomi kita," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Muzani menjelaskan, di tengah keadaan ekonomi yang tidak stabil sekarang ini, serapan APBN dan APBD masih sangat rendah. Semester pertama tahun 2015 ini saja, kata dia, anggaran yang terserap baru 25 persen.

Muzani khawatir serapan anggaran pada akhir tahun nanti tidak akan mencapai 90 persen. Dengan dana aspirasi ini, kata dia, maka penyerapan anggaran bisa sangat terbantu.

"Kalau pemerintah tidak setuju, ya silahkan saja. Tapi saya dengar dari pimpinan DPR, Menkeu setuju kok," ucap Anggota Komisi I DPR ini.

Jika nantinya program dana aspirasi berhasil lolos dan dianggarkan ke dalam APBN, menurut Muzani, Gerindra akan fokus kepada perbaikan rumah layak huni dan pembangunan fasilitas mandi cuci kakus.

"Di dapil manapun, kedua program ini sama pentingnya," ucap dia.

Presiden Joko Widodo disebut tak menerima usul DPR soal dana aspirasi karena kondisi perekonomian yang tengah lesu saat ini. (Baca: Mensesneg: Tolak Dana Aspirasi, Presiden Minta Semua Pihak Prihatin Kondisi Rakyat)

"Dana aspirasim apalagi diartikan sebagai sebuah item belanja yang baru dan kemudian di luar program yang seperti direncanakanm ya itu jelas tidak bisa, begitu. Jadim itu arahan Presiden," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan, Kamis (25/6/2015).

Pratikno mengungkapkan, kondisi perekonomian global sedang bergejolak sehingga Indonesia terkena dampaknya. Pertumbuhan ekonomi tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini mengakibatkan rakyat mengalami kesusahan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sikap untuk mengelola dan memanfaatkan anggaran sebaik-baiknya. (Baca: "Dengan Revisi UU KPK, Anggota DPR Bebas Pakai Dana Aspirasi Tanpa Pengawasan")

"Presiden mengharapkan semua pihak untuk ikut prihatin dengan kondisi rakyat, berhati-hati dalam memanfaatkan anggaran semaksimal mungkin, seefektif mungkin," kata dia.