WWF dan Greenpeace Apresiasi Moratorium Pembukaan Hutan dan Lahan dari APRIL

"Penguatan Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari (Sustainable Forest Management Policy/SFMP 2.0) ini merupakan tanggapan untuk menghentikan deforestasi yang disuarakan kelompok masyarakat sipil sejak lama," kata CEO WWF Indonesia Efransjah lewat keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Rabu (3/6/2015).

Ia berharap APRIL dapat mengimplementasikan komitmen ini secara menyeluruh mengingat SFMP 2.0 memiliki dampak positif bagi lingkungan hidup dan sosial.

APRIL sendiri berkomitmen untuk tidak melakukan penambahan areal baru lewat kebijakan barunya.

Lewat SMFP 2.0., APRIL berkomitmen untuk tidak membuka atau mengeringkan lahan gambut yang masih berhutan.

Kebijakan baru itu juga telah memasukkan komitmen perlindungan atas wilayah yang memiliki nilai karbon tinggi (high carbon stock/HCS) mengacu pada standar HCS Approach Steering Group.

Kendati demikian, Efransjah tetap akan terus waspada terhadap penerapan kebijakan itu.

Bagi Efransjah, masih terdapat peluang pengembangan lahan gambut yang telah terdegradasi berdasarkan kajian dan rekomendasi dari pakar lahan gambut independen.

Ia mengatakan bahwa WWF akan terus memantau kemajuan implementasi SFMP 2.0 bersama pemangku kepentingan lainnya, seperti koalisi LSM.

Moratorium dari APRIL

Sebelumnya, APRIL Grup meluncurkan kebijakan pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management policy/SFMP) versi 2.0 dengan menambah sejumlah indikator. Langkah tersebut memastikan, seluruh rantai pasok bahan baku bebas dari deforestasi.

"Ini langkah besar dalam 15 tahun petualangan kelestarian kami. SFMP ini benar-benar tentang bagaimana konservasi diterapkan saat ini, bukan sekadar janji di masa mendatang. Kami menerapkan bebas deforestasi, konservasi, memberi manfaat secara sosial dan ekonomi bagi Indonesia, serta masa depan yang lebih lestari bagi perusahaan dan pelanggan kami," kata Presiden APRIL grup, Praveen Singhavi dalam siaran pers yang diterima, Rabu (3/6/2015).

Dengan SMFP 2.0, APRIL grup menyetop pemanenan kayu yang bukan berasal dari tanaman sejak 15 Mei 2015. APRIL grup juga memastikan seluruh rantai pasok bahan bakunya bebas dari deforestasi serta menambah penilaian Stok Karbon Tinggi untuk memperkuat upaya konservasi yang dilakukan. Saat ini luas hutan yang dikonservasi mencapai 70% dari target 480.000 hektare.

Penguatan SFMP juga memastikan APRIL grup akan meningkatkan pengelolaan gambut, dan lebih transparan dengan prinsip Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi Tanpa Paksaan) dalam menjalankan kemitraan dengan masyarakat.

Penguatan SFMP itu juga diiringi dengan bergabungnya Greenpeace untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut. Sebelumnya telah dibentuk komite penasihat parapihak (Stakeholder Advisory Commitee/SAC) yang terdiri dari Budi Wardhana (WWF Indonesia), Peter White (WBCSD), Jeff Sayer (James Cook University), Al Azhar (Lembaga Adat Melayu Riau), and Chairman Joe Lawson, yang memantau pelaksanaan kebijakan terbaru APRIL grup.

"Melihat komitmen APRIL, kami cukup optimis SFMP 2.0 ini bisa diwujudkan di lapangan," kata Bustar.