Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi Nasdem: Beras Plastik Membunuh secara Sistematis

Kompas.com - 25/05/2015, 15:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mendorong agar pelaku pengedar beras plastik berbahan sintetis dihukum seberat-beratnya. Sebab, pelaku secara nyata telah melakukan sebuah kejahatan yang luar biasa.

"Perbuatan ini termasuk kejahatan luar biasa, membunuh manusia secara sistematis dan sistemik," kata Syarif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2015).

Syarif juga meminta kepolisian untuk mengusut secara serius mengenai beredarnya beras plastik ini. Dengan begitu, dapat diketahui apa motif di balik beredarnya beras ini, apakah hanya motif ekonomi atau ada motif lainnya. Pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kesehatan, kata dia, juga harus memfungsikan lembaga uji produk makanan yang dikonsumsi masyarakat.

Selain beras plastik, menurut dia, banyak makanan lain yang mengandung zat-zat seperti formalin atau pengawet dan zat sejenis lainnya. "Saat ini banyak makanan yang mengandung zat berbahaya, seperti beras, ikan basah, ikan kering, mi, dan makanan lainnya dengan tujuan supaya tidak mudah rusak atau tahan lama," ujarnya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya mengatakan, beras plastik tidak mungkin menguntungkan dibandingkan beras asli karena harganya lebih mahal. (Baca: Mentan: Beras Plastik Tidak Mungkin Menguntungkan)

"Secara bisnis, ini tidak memungkinkan. Plastik Rp 12.000 per satu kilogram, sedangkan beras Rp 7.300 per satu kilogram," kata Amran.

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat sabar dan tidak gegabah dalam menanggapi kasus beras sintetis. Jokowi juga meminta media untuk tidak membesar-besarkan masalah beras sintetis karena masih dalam tahap penelitian para ahli. (Baca: Jokowi Minta Kasus Beras Plastik Jangan Dibesar-besarkan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com