Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Tedjo: Ada Sekitar 4.000 Pengungsi yang Masih Ada di Laut

Kompas.com - 19/05/2015, 18:58 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno menuturkan, Pemerintah Indonesia menantikan hasil pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri tiga negara untuk mengambil langkah selanjutnya terkait imigran gelap. Berdasarkan data, Tedjo mengungkap, saat ini masih ada sekitar 4.000 imigran yang masih berada di tengah laut.

"Saya dengar kemarin sekitar 4.000 yang masih ada di laut di tiga negara. Thailand, Malaysia, dan Indonesia," ujar Tedjo di Istana Kepresidenan, Selasa (19/5/2015).

Tedjo mengatakan, besok Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia dan Thailand membicarkan isu imigran gelap. Ketiga negara itu menjadi tempat tujuan imigran saat ini.

"Ini akan akan menjadi bahan saran bagi presiden untuk bagaimana menghadapi banyaknya pengungsi yang masuk ke Indonesia. Tapi yang sudah masuk ke dalam, akan kita urus dengan baik," ucap dia.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan, bagi pengungsi yang masih ada di lautan maka belum tentu akan memasuki wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia hanya akan memberikan perhatian kepada para pengungsi yang sudah memasuki wilayah Indonesia dengan memberi bantuan pangan, tempat tinggal, hingga pelayanan kesehatan.

"Kalau mereka belum masuk di wilayah kita bagaimana kita bisa meng-address. Iya kan?" ujar Retno.

Untuk pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia, lanjut Retno, saat ini berjumlah 1.346 orang. Sementara total imigran gelap secara keseluruhan di Indonesia hingga Maret 2015 mencapai 11.941 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Nasional
Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Nasional
KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

Nasional
Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com