Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Ganti Puan dan Tjahjo, PDI-P Dinilai Tak Serius Salurkan Aspirasi Rakyat

Kompas.com - 14/05/2015, 15:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Belum digantinya Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo dengan anggota DPR lain membuat komitmen PDI Perjuangan untuk menyalurkan aspirasi rakyat diragukan. Partai berlambang banteng tersebut dianggap tak serius menyalurkan aspirasi rakyat, terutama di parlemen.

Puan dan Tjahjo sudah enam bulan lebih menjabat sebagai menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, hingga kini, belum ada proses penggantian antarwaktu yang dilakukan sehingga keduanya masih berstatus sebagai anggota DPR.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menjelaskan, belum digantinya kedua kader yang tak lagi aktif di DPR itu membuat PDI-P kehilangan dua kursinya di Senayan. Padahal, masyarakat di dapil Jawa Tengah V dan Jawa Tengah I, tempat Puan dan Tjahjo mencalonkan diri, telah memercayakan suara mereka ke PDI-P.

"Kalau terlalu lama, saya kira sangat merugikan bagi pemilih di dapil Puan dan Tjahjo karena mereka tidak dapat menyampaikan aspirasinya. Kalau PDI-P berkomitmen untuk menyalurkan aspirasi masyarakat di Senayan, saya kira harus segera menetapkan pengganti Puan dan Tjahjo," kata Arya saat dihubungi, Kamis (14/5/2015).

Kondisi penggantian antarwaktu yang terlalu lama ini juga, kata Arya, merugikan caleg PDI-P peraih suara terbanyak kedua di dapil Puan dan Tjahjo. Seharusnya, mereka sudah bisa menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, sejak ditunjuknya Puan dan Tjahjo sebagai menteri. Namun, tugas itu harus ditunda karena alasan yang tak jelas.

"Bila terlalu lama juga tidak menguntungkan sebenarnya bagi PDI-P, bila ada voting terhadap satu RUU," ujar Arya.

Arya enggan menduga-duga apa ada alasan politis di balik hal ini. Ke depannya, Arya berharap PDI-P segera memproses penggantian Puan dan Tjahjo sesuai dengan prosedur yang berlaku. "Harusnya ada alasan PDI-P untuk mengulur pergantian Puan dan Tjahjo di DPR," ucapnya.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebelumnya mengakui, partainya belum mengajukan pengganti antarwaktu untuk Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo sebagai anggota DPR. Hasto beralasan, penggantian antarwaktu tidak bisa dilakukan dengan mudah. (Baca: Ini Alasan PDI-P Belum Ganti Puan dan Tjahjo)

"Partai harus menyiapkan diri dulu," kata Hasto saat dihubungi, Rabu (13/5/2015).

Hasto menjelaskan, Puan yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah V itu seharusnya digantikan dengan calon lain yang mendapat suara terbanyak di dapilnya, yakni Darmawan Prasodjo. Namun, Darmawan sudah ditunjuk sebagai staf kantor deputi kepresidenan.

Adapun Tjahjo, kata dia, akan digantikan oleh Tuti N Roosdiono. Namun, masih ada beberapa tahapan yang harus dilewati sehingga Tuti belum resmi tercatat sebagai anggota DPR yang menggantikan Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Nasional
Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Nasional
Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Nasional
Mengganggu Pemerintahan

Mengganggu Pemerintahan

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Nasional
Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Nasional
Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Nasional
Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

Nasional
Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com