Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Budi Gunawan Akan Balas Dendam jika Jabat Wakapolri

Kompas.com - 21/04/2015, 14:32 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Masyarakat Sipil menolak wacana pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai wakil kepala Polri. Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengatakan, mereka menolak Budi sebagai wakil kepala Polri karena pernah gagal menjadi kepala Polri akibat kasus dugaan korupsi yang pernah menjeratnya di Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ada catatan bagi kami menolak pencalonan BG sebagai kepala Polri maupun jabatan publik lainnya," ujar Emerson di Kantor Kontras, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Emerson mengatakan, ia meragukan integritas Budi karena pernah tersangkut kasus dugaan korupsi meskipun sudah dinyatakan gugur oleh putusan praperadilan. Menurut dia, bisa saja KPK sewaktu-waktu mengungkit kembali kasus tersebut dan menjerat Budi sebagai tersangka.

"Meskipun dihentikan, besar kemungkinan kasus ini bisa dibuka kembali," kata Emerson.

Selain itu, kualitas pendidikan Budi sebagai pimpinan Polri pun diragukan. Dalam buku biografi karya Budi Gunawan berjudul Kiat Sukses Polisi Masa Datang, disebutkan bahwa Budi bergelar doktoral dari Lacrosse University.

"Setelah dicek, ternyata Lacrosse University merupakan universitas yang diragukan akreditasinya. Gelar BG juga patut dipertanyakan," kata Emerson.

Emerson pun menduga, jika Budi dijadikan wakil kepala Polri, ia akan memanfaatkan jabatannya untuk balas dendam karena gagal menjadi kepala Polri. Menurut Emerson, Budi memiliki kuasa untuk memerintahkan bawahannya untuk melanjutkan kriminalisasi terhadap oknum-oknum yang bersuara keras kepada Polri.

"Otoritas yang dimilikinya bisa saja memerintahkan bawahannya untuk melakukan tindakan kriminalisasi atau operasi khusus yang dinilai menggagalkannya menjadi kepala Polri," ujar Emerson.

Baca juga: IPW Sebut Budi Gunawan Terpilih Jadi Wakapolri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com