Politisi PDI-P Adriansyah Akui Tak Hanya Sekali Terima Uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Adriansyah membenarkan bahwa uang dari PT Mitra Maju Sukses yang diterimanya saat operasi tangkap tangan oleh KPK, Kamis (9/4/2015), bukan merupakan penerimaan pertama.

Hal tersebut diutarakannya usai diperiksa selama tujuh jam sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pengusahaan tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

"Iya, ya (bukan sekali)," ujar Adriansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/4/2015).

KPK sebelumnya menyatakan bahwa Adriansyah kerap menerima uang dari PT MMS terkait usaha tambang. Namun, Adriansyah enggan menjelaskan sejak kapan penerimaan uang tersebut diterimanya.

"(Tanya) pengacara saja," kata Adriansyah sambil memasuki mobil tahanan.

Pada Kamis (9/4/2015), KPK menangkap Adriansyah dan anggota Polsek Menteng Agung Kristiadi di Swiss-Belhotel Sanur, Bali, sekitar pukul 18.45 Wita.

Di lokasi tersebut, KPK menyita uang sebesar Rp 500 juta dalam pecahan dollar Singapura dan rupiah. Berselang satu jam kemudian, KPK menangkap Andrew Hidayat di sebuah hotel di kawasan Senayan, Jakarta.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif selama 1x24 jam, KPK menetapkan Adriansyah dan Andrew sebagai tersangka.

Sementara itu, Agung dilepaskan karena dianggap kurang memenuhi dua alat bukti permulaan tindak pidana korupsi.

Kasus yang menjerat Adriansyah dan Andrew diduga terkait pengusahaan PT MMS di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Diduga, Andrew merupakan pihak pemberi uang, sementara Adriansyah selaku mantan Bupati Tanah Laut sebagai penerima uang. Sedangkan Agung berperan sebagai kurir atau perantara suap.

Dalam kasus ini, Adriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Pasal 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Andrew Hidayat diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Pasal 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 KUHP.