Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono Pertanyakan Rotasi Tiga Loyalisnya di DPR

Kompas.com - 08/04/2015, 20:31 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, menyesalkan rotasi yang dilakukan terhadap tiga pendukungnya di DPR. Menurut Agung, rotasi tanpa pemberitahuan dan kejelasan itu adalah pelanggaran terhadap tata tertib anggota Dewan.

"Tanpa izin kami sebagai DPP yang sah, banyak anggota fraksi yang dipindah-pindah. Seperti pada anggota Komisi III, bahkan ada yang tidak jelas. Ini benar-benar pelanggaran tata tertib," ujar Agung, saat menggelar konferensi pers, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (8/4/2015).

Agung menyebutkan, salah satu loyalisnya yang dirotasi adalah Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Zainuddin Amali. Awalnya, Zainuddin ditempatkan di Komisi III DPR RI. Keudian, bersama dua anggota Fraksi Golkar di Komisi III, Adies Kadir, dan Yayat Biaro, Zainuddin dipindahkan ke Komisi VIII DPR RI.

"Artinya ini tindakan yang tidak bertanggung jawab. Sangat menciderai demokrasi. Kami protes keras, kami minta mereka segera dikembalikan ke tempat masing-masing," kata Agung.

Saat dikonfirmasi mengenai rotasi tersebut, Zainuddin menduga, hal ini sengaja dilakukan Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin dan Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, yang merupakan pendukung Aburizal Bakrie. Ia mempertimbangkan melakukan langkah-langkah terkait rotasi tersebut. Ada kemungkinan dia akan melayangkan somasi terhadap Sekjen DPR Winantuningtyastiti, yang diduga terlibat dalam rotasi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Marzuki Mustamar Berpotensi Jadi Pesaing di Jatim, Khofifah: Enggak Masalah...

Marzuki Mustamar Berpotensi Jadi Pesaing di Jatim, Khofifah: Enggak Masalah...

Nasional
DPR Minta Indonesia-Saudi Berunding Cari Solusi Kasus Visa Haji Palsu

DPR Minta Indonesia-Saudi Berunding Cari Solusi Kasus Visa Haji Palsu

Nasional
KPK Diminta Proses Administrasi Pendelegasian Penuntutan ke Kejagung

KPK Diminta Proses Administrasi Pendelegasian Penuntutan ke Kejagung

Nasional
Saat Sekjen PDI-P Ada di Pusaran 2 Kasus Hukum...

Saat Sekjen PDI-P Ada di Pusaran 2 Kasus Hukum...

Nasional
Ormas Dapat Konsesi Tambang, KPK Ingatkan Ada Oknum Manfaatkan Perizinan

Ormas Dapat Konsesi Tambang, KPK Ingatkan Ada Oknum Manfaatkan Perizinan

Nasional
Kasus Visa Haji Palsu, Peran 'Mashariq' Arab Saudi Disinggung

Kasus Visa Haji Palsu, Peran "Mashariq" Arab Saudi Disinggung

Nasional
Ahmad Sahroni dan Indira Chunda Thita Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Ahmad Sahroni dan Indira Chunda Thita Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Puan Harap Mundurnya Pimpinan Otorita IKN Tak Goyahkan Calon Investor

Puan Harap Mundurnya Pimpinan Otorita IKN Tak Goyahkan Calon Investor

Nasional
Janji Kejutan Kaesang Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Janji Kejutan Kaesang Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Cegah Haji 'Colongan', Masa Berlaku Visa Umrah Diusulkan 1 Bulan

Cegah Haji "Colongan", Masa Berlaku Visa Umrah Diusulkan 1 Bulan

Nasional
UU KIA Disahkan, Angin Segar Cuti 6 Bulan dan Jaminan Gaji Bagi Ibu Melahirkan

UU KIA Disahkan, Angin Segar Cuti 6 Bulan dan Jaminan Gaji Bagi Ibu Melahirkan

Nasional
Anggota DPR Sebut KPU Bisa Abaikan Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Anggota DPR Sebut KPU Bisa Abaikan Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
UU KIA, Pemerintah Wajib Beri Bantuan Hukum Ibu yang Tak Digaji Saat Cuti Melahirkan 6 Bulan

UU KIA, Pemerintah Wajib Beri Bantuan Hukum Ibu yang Tak Digaji Saat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Mundurnya Kepala Otorita IKN Dinilai Turunkan Kepercayaan Investor, Pemerintahan Prabowo Bisa Terdampak

Mundurnya Kepala Otorita IKN Dinilai Turunkan Kepercayaan Investor, Pemerintahan Prabowo Bisa Terdampak

Nasional
PSI Dukung Khofifah-Emil, Kaesang Klaim Tak Ada Mahar Politik

PSI Dukung Khofifah-Emil, Kaesang Klaim Tak Ada Mahar Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com