Hubungan PDI-P dan Jokowi Harus Dibahas dalam Kongres IV

JAKARTA, KOMPAS.com — Kongres IV PDI Perjuangan harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi pola hubungan dan komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan partai pendukungnya. Dalam kongres tersebut, juga harus dibuat rumusan agar Presiden dapat bekerja konsisten dan mendapat dukungan penuh dari partai pendukungnya.

Akademisi ilmu politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan, mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dirumuskan dan menjadi rekomendasi Kongres IV PDI-P. Hal itu meliputi penegasan posisi PDI-P sebagai partai ideologis untuk menepis keraguan publik sebagai imbas dari pragmatisme partai-partai politik. Setelah ada penegasan posisi itu, publik akan memahami ketika PDI-P mengevaluasi kinerja pemerintah.

Firman juga menilai bahwa kinerja pemerintahan Jokowi saat ini tengah mengalami penurunan tingkat kepercayaan publik. "Selama pemerintahan ini berjalan, harus ada komunikasi yang efektif antara Presiden Jokowi dan PDI-P," kata Firman saat dihubungi, Rabu (8/4/2015).

Ia menyebutkan, Presiden Jokowi seharusnya tidak kesulitan dalam menjalankan komunikasi dengan partai pengusungnya. Hal itu karena Jokowi merupakan kader PDI-P yang memiliki keinginan sama-sama merealisasikan Trisakti serta Nawa Cita melalui berbagai agenda pemerintahan dan politik.

Firman menganggap PDI-P ikut bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Jika kinerja pemerintah dinilai buruk, hal itu akan membawa dampak untuk PDI-P saat menghadapi pemilu selanjutnya.

"PDI-P mempunyai kepentingan karena tingkat kepercayaan publik pada PDI-P ditentukan oleh baik buruknya performa penyelenggara pemerintahan," ujarnya.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi, sependapat dengan penilaian bahwa hubungan PDI-P dengan Presiden Jokowi kini kurang harmonis. Ia berharap hal itu disadari oleh internal PDI-P dan menjadikan Kongres IV sebagai momentum menghangatkan kembali hubungan dengan Presiden Jokowi.

Menurut Muradi, kerenggangan antara PDI-P dan Jokowi terjadi karena beberapa agenda pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan visi dan misi PDI-P. Ia berpendapat bahwa ada kekecewaan publik yang besar karena Jokowi tidak kunjung menepati janji-janji kampanye.

"PDI-P harus merespons kegundahan publik dengan membahas Nawa Cita dalam kongres, mengingatkan dan menegaskan agar Nawa Cita dipraktikkan dalam pemerintahan Jokowi," ucap Muradi.

Wakil Sekjen DPP PDI-P Ahmad Basarah mengakui bahwa sekitar lima bulan berjalannya pemerintahan Presiden Jokowi, komunikasi antara pemerintah dan partai pendukung, khususnya PDI-P, belum berlangsung optimal. Menurut Basarah, kendala utamanya adalah masih ada bentuk komunikasi yang efektif mengingat PDI-P baru memulai berkuasa setelah 10 tahun berada di luar pemerintahan.

"Hubungan partai pendukung dan pemerintah dirasa belum klop, maka dalam kongres ingin kita perjelas pola hubungan dan koordinasinya. Kalau ada kritik dari dalam, saya kira itu karena kita sedang mencari bentuk," kata Basarah.

Kongres IV PDI-P digelar 9-12 April 2015 di Sanur, Bali. Acara lima tahunan itu akan dihadiri sekitar 2.000 peserta yang di antaranya terdiri dari 514 DPC dengan 1.542 utusan, dan 34 DPD dengan 102 utusan. Selain itu, ada juga peserta kader PDI-P yang berasal dari legislatif dan eksekutif, peninjau dan perwakilan PDI-P dari luar negeri, serta organisasi sayap PDI-P.

Kongres IV juga mengundang Presiden, Wakil Presiden, sejumlah menteri dan kepala lembaga negara, pimpinan partai politik dan pimpinan beberapa organisasi masyarakat. Dalam kongres, Jokowi diundang untuk hadir dalam kapasitas sebagai kader PDI-P.