Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Retno Kecewa dengan Pernyataan-pernyataan Menlu Australia Julie Bishop

Kompas.com - 12/03/2015, 22:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mempertanyakan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop soal komunikasi yang dilakukan Pemerintah Australia terkait eksekusi mati terhadap dua warga negaranya. Retno menilai, seharusnya Bishop mengerti tata cara memperlakukan komunikasi antarpemerintah tersebut.

"Sebagai pemerintah, kita seharusnya paham bagaimana kita men-treat pembicaraan, men-treat komunikasi tersebut," ujar Retno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Retno menjelaskan, dalam pembicaraan melalui telepon dan surat dengan Bishop, semuanya sudah sangat jelas. Ia menekankan, posisi Indonesia hingga kini tidak pernah berubah terkait eksekusi mati yang akan dilakukan terhadap terpidana mati kasus narkoba.

"Jadi, saya kira, saya sudah menyampaikan pesan yang sangat jelas, sejelas-jelasnya, mengenai posisi kita," kata Retno.

Ketika ditanya soal isi permintaan Australia dalam komunikasi dengan Bishop, Retno terdiam. Sesaat kemudian, ia mengatakan dengan tegas bahwa pemerintah meminta agar Australia menghormati kedaulatan hukum Indonesia.

"Sekarang pertanyaan saya balik, apakah tawaran tersebut layak disampaikan kepada kita? Karena kita sudah sampaikan, hormati kedaulatan hukum kita. Jadi, the position of the government of Indonesia remains," kata mantan Duta Besar RI untuk Belanda tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Australia masih melakukan sejumlah upaya menyelamatkan duo "Bali Nine", Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, dari eksekusi hukuman mati. Informasi terakhir, Menlu Australia Julie Bishop kembali memberikan tawaran baru kepada pemerintah Indonesia lewat suratnya kepada Menlu Retno Marsudi.

Dalam surat yang diawali dengan kata-kata "My dear Retno" itu, Bishop menawarkan Pemerintah Australia akan menanggung biaya hidup Sukumaran dan Chan jika hukuman keduanya diubah menjadi penjara seumur hidup.

"Pemerintah Australia siap untuk membayar semua biaya Sukumaran dan Chan saat harus menjalani hukuman seumur hidup, jika pertukaran tahanan tak dimungkinkan," demikian isi surat Julie Bishop.

"Sebagian besar rakyat Australia sangat mendukung upaya pemerintah mengusahakan pengampunan bagi Chan dan Sukumaran," lanjut Bishop masih dalam surat tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com