Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelajar Indonesia di Belanda Yakin Ada Intervensi Politik dalam Kisruh KPK-Polri

Kompas.com - 07/02/2015, 07:11 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

LEIDEN, KOMPAS.com - Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Leiden, Belanda menduga ada kriminalisasi terhadap para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kecurigaan ini diperkuat dengan adanya laporan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan empat pimpinan KPK, namun laporan itu disampaikan secara bersamaan.

Selain itu, PPI di Leiden juga yakin ada intervensi politik menyangkut perkara kriminalisasi para pimpinan KPK tersebut.

"Kami menyimpulkan dari hasil observasi yang kami lakukan bahwa laporan-laporan tersebut terkesan direkayasa, janggal secara prosedural hukum, dan sarat dengan muatan politik, yang akan berujung pada lumpuhnya institusi KPK. Hal ini tidak dapat dibenarkan mengingat lembaga tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberantasan KKN di Indonesia," tulis Ketua PPI Leiden Herman Yosef Paryono dalam surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, Sabtu (5/2/2015).

Herman menegaskan, PPI Leiden menolak segala bentuk intervensi politik maupun hukum yang dapat melemahkan dan mengganggu kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Intervensi politik itu, lanjut dia, erat kaitannya dengan penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan transaksi keuangan tak wajar.

PPI Leiden, kata Herman, paham keputusan penunjukkan calon Kapolri adalah hak Presiden. Namun, mereka meminta kepada Presiden untuk tak melantik Budi sebagai Kapolri dan segera mencari calon Kapolri yang baru dan bersih serta bebas dari permasalahan hukum.

"Keberlangsungan KPK dan Polri menjadi tolak ukur penegakan supremasi hukum dan menjadi acuan bagi keberlangsungan pemberantasan KKN di Indonesia. Oleh karena itu, kami mendukung sepenuhnya Bapak Presiden yang telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik dan intervensi politik yang meresahkan masyarakat Indonesia, seperti pembentukan Tim Sembilan," ujar Herman.

Herman juga menyatakan, PPI Leiden meminta Presiden mengawasi kinerja Tim Sembilan untuk melakukan transparansi informasi kepada publik sekiranya telah ditemukan adanya fakta atau informasi baru. Presiden pun diminta menindaklanjuti rekomendasi kerja Tim Sembilan jika telah melakukan kerja sesuai asas transparansi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com