Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Serahkan Hasil Penelusuran Rekam Jejak 11 Calon Dirjen Pajak

Kompas.com - 25/12/2014, 07:40 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menelusuri rekam jejak 11 nama calon direktur jenderal pajak yang diajukan Panitia Seleksi Calon Dirjen Pajak beberapa waktu lalu. Wakil Menteri Keuangan yang merupakan Ketua Tim Pansel, Mardiasmo, Rabu (24/12/2014) malam, mendatangi Gedung KPK untuk mengambil hasil penelusuran tersebut.

"Kan itu 11, kita tinggal mengerucutkan beberapa. Tadi diberikan analisis sih. Saya dikasih dan kita tangani dengan Pansel nanti," ujar Mardiasmo.

Mardiasmo mengatakan, KPK memberikan beberapa catatan dan masukan terkait 11 calon tersebut. Namun, ia enggan mengungkap apakah ada calon yang dianggap bermasalah oleh KPK dari hasil penelusuran itu.

Selain ke KPK, kata Mardiasmo, Tim Pansel juga mengajukan sejumlah nama calon dirjen pajak ke Badan Intelijen Negara dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk meminta masukan melalui sejumlah penelusuran. Ia mengatakan, hasil penelusuran dari ketiga instansi tersebut akan diakumulasikan sebagai bahan pertimbangan Tim Pansel dalam menyeleksi calon dirjen pajak.

"Dari semuanya, kita tabulasikan dan wawancara kemarin, kita keluarkan sesuai dengan semua informasi yang sudah didapatkan. Terus diambil yang terbaik," kata Mardiasmo.

Pelaksana Tugas Dirjen Pajak ini menyatakan, kemungkinan Senin atau Selasa pekan depan rekomendasi atas 11 nama calon dirjen pajak itu akan diserahkan ke Kementerian Keuangan. Adapun 11 nama calon dirjen pajak yang rekam jejaknya telah ditelusuri KPK ialah sebagai berikut.

1. Direktur Keberatan dan Banding Ditjen Pajak Catur Rini Widosari
2. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Dadang Suwarna
3. Direktur Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak Wahyu Karya Tumakaka
4. Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Poltak Maruli John Liberty Hutagaol
5. Kakanwil Banten Muhammad Haniv
6. Kakanwil Wajib Pajak Besar Sigit Priadi Pramudito
7. Kakanwil Jawa Tengah Edi Slamet Irianto
8. Kakanwil Jawa Timur I Ken Dwijugiasteadi
9. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penerbitan Sumber Daya Manusia Rida Handanu
10. Pelaksana pada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Suryo Utomo
11. Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan Puspita Wulandari

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com