Rakyat Tetap Ingin Pilkada Langsung meski Biayanya Dinilai Mahal

JAKARTA, KOMPAS.com — Penelitian yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, meskipun biaya yang dikeluarkan cukup mahal, publik tetap menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan langsung dinilai lebih mewakili aspirasi masyarakat dalam memilih pemimpin.

"Mayoritas masyarakat cenderung memandang bahwa memilih pemimpin secara langsung lebih penting dibandingkan konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan," ujar peneliti LSI, Dodi Ambardi, dalam konferensi pers di Kantor LSI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014).

Berdasarkan survei yang dilakukan LSI terhadap 2.000 responden, sebanyak 66,8 persen responden menyatakan, berapa pun biaya yang akan dikeluarkan, sangat penting bagi rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung, tanpa diwakili pihak lain. Hanya 9,0 persen responden yang beranggapan bahwa lebih baik kepala daerah dipilih melalui DPRD.

Sementara itu, sebanyak 10,2 persen menganggap tidak terlalu penting mengikuti pilkada langsung atau melalui DPRD. Kemudian, sebanyak 14,1 persen memilih tidak tahu.

Dalam survei LSI, sebanyak 89 persen pemilih Jokowi-JK dan 78 persen pemilih Prabowo-Hatta memilih pemilihan kepala daerah secara langsung. Artinya, sebut Dodi, afiliasi politik tidak menentukan keinginan publik untuk menentukan mekanisme pilkada.

Dalam survei tersebut, LSI telah mewawancarai 2.000 responden yang merupakan warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilu. Survei yang dilakukan pada 25 Oktober-3 November 2014 tersebut menggunakan metode wawancara secara acak (random sampling) dengan margin of error 2,1 persen.