Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Indonesia Timur Harus Diperhatikan Khusus

Kompas.com - 08/12/2014, 17:22 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kawasan Indonesia timur menjadi wilayah yang tertinggal dalam pembangunan. Untuk memperbaikinya, ia ingin memberi perhatian khusus untuk wilayah Indonesia timur.

"Ke depan, kita beri perhatian khusus," kata Jokowi, saat menggelar telekonferensi dengan perwakilan kepala daerah dari wilayah Indonesia timur, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Jokowi menjelaskan, jumlah penduduk miskin di wilayah Indonesia timur sangat tinggi. Ia menyebut jumlah penduduk miskin di Papua mencapai 30,05 persen, di Papua Barat 27,15 persen, dan di Maluku 19,13 persen. Tak hanya itu, indeks pembangunan manusia di Papua juga hanya sebesar 66,25 persen dan Papua Barat 70,62 persen.

Menurut Jokowi, tidak ada alasan untuk menunda percepatan pembangunan di wilayah Indonesia timur. Jokowi pun berjanji semuanya akan ia realisasikan mulai tahun depan.

"Sudah saatnya Indonesia timur dapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Kita ingin bangun bersama, dan mulai meletakkan, mengelola Indonesia, desa, dan perbatasan dengan semangat ke-bhinneka tunggal ika-an," ujarnya.

Saat menggelar telekonferensi, Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Sementara itu, perwakilan kepala daerah wilayah Indonesia timur diwakili oleh Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara.

Empat provinsi itu merupakan peserta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional yang dipimpin oleh Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengungkapkan rencana pemerintah membuat kajian pembangunan rel kereta api di Papua pada 2015. Ia memperkirakan kajian itu selesai dalam enam bulan dan dapat dilanjutkan dengan pembangunan rel kereta untuk meningkatkan jumlah pengiriman barang dan menggenjot pertumbuhan ekonomi di Papua.

Selain pembangunan rel kereta api di Papua, Jokowi juga menyinggung tentang reaktivasi bandar udara di Biak, pembangunan tol laut, dan pemberian kapal untuk nelayan di Indonesia timur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Diminta Berani Tolak Pimpinan KPK Jadi Jatah Pihak Tertentu

Pansel Diminta Berani Tolak Pimpinan KPK Jadi Jatah Pihak Tertentu

Nasional
Isu Amandemen Kelima UUD 1945 dan Keterwakilan Masyarakat

Isu Amandemen Kelima UUD 1945 dan Keterwakilan Masyarakat

Nasional
Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Nasional
Hukuman Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

Hukuman Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

Nasional
Demokrat Ingin Pertahankan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada 2024

Demokrat Ingin Pertahankan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada 2024

Nasional
Partai Perindo Dukung Eri Cahyadi Maju pada Pilkada Surabaya 2024

Partai Perindo Dukung Eri Cahyadi Maju pada Pilkada Surabaya 2024

Nasional
Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Berakibat Diskriminasi Saat Perekrutan Pekerja

Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Berakibat Diskriminasi Saat Perekrutan Pekerja

Nasional
Survei Litbang 'Kompas' Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Survei Litbang "Kompas" Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Nasional
Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda

Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda

Nasional
Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Nasional
Jokowi Kunjungi Posyandu di Bogor, Tinjau Upaya Cegah 'Stunting'

Jokowi Kunjungi Posyandu di Bogor, Tinjau Upaya Cegah "Stunting"

Nasional
Ponsel Hasto PDI-P Disita KPK, Terkait Harun Masiku?

Ponsel Hasto PDI-P Disita KPK, Terkait Harun Masiku?

Nasional
Kemenlu Akan Lindungi WNI yang Ditangkap karena Haji Ilegal

Kemenlu Akan Lindungi WNI yang Ditangkap karena Haji Ilegal

Nasional
Gugatan Kandas di MK, PPP Cari Cara Lain untuk Masuk Parlemen

Gugatan Kandas di MK, PPP Cari Cara Lain untuk Masuk Parlemen

Nasional
Komnas Perempuan Sebut UU KIA Berisiko Sulit Diterapkan

Komnas Perempuan Sebut UU KIA Berisiko Sulit Diterapkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com