Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk Bebas Visa, Pengguna e-Paspor Harus Tetap Mendaftar ke Kedutaan Jepang

Kompas.com - 20/11/2014, 13:14 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mulai 1 Desember 2014, Pemerintah Jepang memberikan fasilitas bebas visa kepada warga negara Indonesia (WNI) yang ingin berkunjung ke negeri sakura tersebut. Namun, WNI yang bisa memperoleh fasilitas bebas visa tersebut harus memiliki paspor elektronik alias e-paspor.

“Paspor harus pakai chip. Memang saya tahu bahwa paspor chip di Indonesia masih sedikit tapi kebijakannya seperti itu,” kata Konselor Jepang bidang politik Susumu Takonai di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (20/11/2014) saat mendampingi Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Takonai juga menegaskan, pemegang e-paspor harus tetap mendaftarkan diri ke kantor Kedutaan Besar Jepang di Indonesia sebelum berangkat.

E-Paspor merupakan pengembangan dari paspor yang selama ini banyak dipegang masyarakat, yang di dalamnya terdapat chip yang berisi data pemegang paspor berikut data biometrik-nya. Data biometrik yang tersimpan pada chip ini bisa berbeda antara satu negara dengan negara lain. Namun berdasarkan standarisasi yang dikeluarkan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO), data biometrik standard mencakup wajah pemegang paspor dengan biometrik sidik jari sebagai pendukungnya.

Bebas visa kunjungan di atas berlaku untuk kunjungan selama 15 hari. Fasilitas ini juga tidak diperuntukkan bagi WNI yang ingin bekerja di Jepang. Sementara itu, WNI yang belum memiliki e-paspor harus tetap mengurus visa jika ingin berkunjung ke Jepang.

Takonai mengatakan bahwa kunjungan wisatawan Indonesia ke Jepang terus meningkat setiap tahunnya. Dia berharap fasilitas bebas visa ini bisa meningkatkan jumlah wisatawan Indonesia yangn berkunjung ke Jepang.

“Ini salah satu tanda dari Pemerintah Jepang pada Indonesia bahwa kami menyambut baik orang Indonesia ke Jepang. Saya harap dengan dibebaskan visa, kunjungan akan bertambah,” ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com