Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chandra M Hamzah dan Erry Riyana Yakin Sudirman Said Bawa Perubahan di ESDM

Kompas.com - 28/10/2014, 18:44 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Chandra M Hamzah, menilai, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Sudirman Said merupakan sosok yang total terlibat dalam pemberantasan korupsi. Kiprah Sudirman dalam gerakan antikorupsi, kata Chandra, turut berkontribusi pada lahirnya KPK.

“Mungkin KPK tidak akan terbentuk kalau tidak ada orang bernama Sudirman Said,” ujar Chandra melalui siaran pers, Selasa (28/10/2014).

Jika melihat rekam jejaknya, Sudirman mendirikan lembaga swadaya masyarakat bernama Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) bersama dengan pegiat antikorupsi lainnya, yaitu mantan Komisioner KPK, Erry Riyana; mantan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto, dan beberapa tokoh lainnya.

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Chandra M Hamzah, saat masih Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonakti, menjalani wajib lapor di kantor Badan Reserse dan Kriminal Polri, Jakarta, Kamis (26/11/2009). Akhirnya penyidik Polri melimpahkan kasus Chandra M Hamzah beserta barang bukti percobaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejagung.
Menurut Chandra, Sudirman dan MTI berperan besar terhadap lahirnya KPK melalui pembahasan UU pembentukan lembaga antikorupsi.

“Sudirman juga menjadi pewawancara saat pembentukan struktur KPK di periode Pak Taufiqqurahman Ruki,” ujar Chandra.

Chandra mengatakan, saat KPK baru akan terbentuk, Sudirman ikut terlibat dalam proses seleksi lima pimpinan sebelum terbentuk struktur direktur dan deputi. Dengan terpilihnya Sudirman sebagai menteri ESDM, Chandra berharap kementerian tersebut dapat dibenahi dan lebih transparan.

“Saya berharap yang penting Pak Sudirman dapat membenahi kementerian ESDM dan membuatnya dapat lebih transparan. Paling tidak dengan adanya Pak Sudirman di sana kita sama-sama bisa berharap pada perbaikan di ESDM,” kata Chandra.

Dukungan terhadap Sudirman pun diutarakan oleh mantan Komisioner KPK, Erry Riyana, yang ikut mendirikan MTI bersama Sudirman. Erry meyakini bahwa kinerja Sudirman akan menguntungkan bagi pemerintahan yang baru terbentuk.

“Sebagai salah seorang yang tahu benar siapa Sudirman Said, saya yakin betul Jokowi-JK dan kita semua bakal diuntungkan dengan kehadiran dia dalam Kabinet Kerja asal didukung penuh,” ujar Erry.

Sementara itu, Sekjen Masyarakat Transparansi Indonesia Nizar Suhendra menilai, Sudirman tidak memiliki kepentingan pribadi dalam menjalankan berbagai tugasnya, termasuk dalam memimpin Kementerian ESDM lima tahun ke depan.

“Pak Sudirman fungsinya connecting people, dia menemui banyak sekali pihak untuk melahirkan lembaga independen antikorupsi,” kata Nizar.

Sudirman bukanlah nama yang sama sekali baru di sektor ESDM. Sejumlah jabatan eksekutif baik di BUMN mau pun perusahaan swasta bidang ESDM pernah diemban pria kelahiran Brebes, 16 April 1963.

Sudirman tercatat pernah berkarir di BUMN migas terbesar, PT Pertamina (Persero). Awalnya, ia  dipercaya menjadi Staf Ahli Dirut Pertamina pada era Ari Soemarno. Selanjutnya, ia dipercaya sebagai Sekretaris Perusahaan, sebelum menduduki posisi strategis sebagai Senior Vice President Integrated Supply Chain (ISC).

Sudirman juga pernah menjabat Wakil Dirut PT Petrosea Tbk dan Group Chief of Human Capital and Corporate Services di PT Indika Energy Tbk. Kedua perusahaan terbuka tersebut bergerak di bidang energi dan pertambangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com