Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ucapan Selamat dan Terima Kasih Warnai Pertemuan Megawati dan Pimpinan MPR

Kompas.com - 16/10/2014, 15:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan MPR telah memberikan undangan pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden kepada Presiden ke-5 Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Namun dalam pertemuan tersebut, terselip pula ucapan selamat dan terimakasih.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang turut dalam pertemuan tersebut mengatakan, Megawati mengucapkan selamat kepada para pimpinan MPR yang sudah terpilih dan resmi dilantik. Puan menyebutkan, Megawati menyambut baik para pimpinan MPR yang hampir seluruhnya merupakan politisi Koalisi Merah Putih tersebut.

"Alhamdulilah, dalam pertemuan tersebut, Ibu Megawati mengucapkan selamat kepada pimpinan MPR yang sudah dilantik. Beliau juga menyatakan kesiapannya untuk hadir (dalam pelantikan Jokowi-JK)," kata Puan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2014).

Ketua MPR Zulkifli Hasan membalas ucapan selamat Megawati itu dengan ucapan terima kasih. Menurut dia, Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat sudah bersaing secara sportif.

"Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pemilihan pimpinan MPR berlangsung demokratis. Pada waktu itu sampai pagi, tidak ada yang meninggalkan sidang, sampai semuanya selesai," ujar Zulkifli.

Zulkifli mengatakan, ia bersama empat wakilnya, yakni Oesman Sapta Odang, Mahyudin, EE Mangindaan, dan Hidayat Nur Wahid akan melanjutkan perjuangan mantan Ketua MPR, almarhum Taufik Kiemas, yang juga suami Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Nasional
Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Nasional
Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Nasional
PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

Nasional
Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Nasional
Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Nasional
Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com