Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut, Budiman, dan Ryamizard "Bersaing" Jadi Menko Polhukam

Kompas.com - 15/10/2014, 10:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga jenderal purnawirawan TNI bersaing untuk menduduki kursi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang. Situs Kabinetrakyat.org menempatkan tiga jenderal yaitu Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, Jenderal TNI (Purn) Budiman, dan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu sebagai kandidat Menko Polhukam.

Luhut mendapatkan dukungan paling tinggi dari para pengunjung situs. Hingga Rabu (15/10/2014) pagi, sebanyak 1.958 orang menyatakan setuju jika mantan Komandan Kopassus ini mengisi kabinet Jokowi-JK. Selain berpengalaman di dunia militer, Luhut juga mempunyai pengalaman di dunia pemerintahan karena pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 1999. Luhut juga lebih berpeluang terpilih karena merupakan orang dekat Jokowi. Kini, dia menjadi penasihat Tim Transisi.

Pada pilpres lalu, Luhut juga menjadi pengarah Tim Kampanye Jokowi bersama pasangannya Jusuf Kalla.

Ryamizard Ryacudu yang juga penasihat Tim Kampanye Jokowi-JK pada pilpres lalu mendapatkan dukungan 531 suara dari pengunjung situs itu. Ryamizard pernah menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat pada 2002 dan Kepala Staf Angkatan Darat pada 2002-2005 sebelum akhirnya pensiun. Dia tidak memiliki pengalaman di luar dunia militer.

Sementara itu, Budiman mendapatkan 1.007 suara. Budiman yang baru saja pensiun pada 25 September 2014 lalu, tidak pernah berpolitik praktis apalagi menyatakan dukungannya kepada Jokowi.

Dua bulan sebelum pensiun, atau pada 24 Juli 2014, Budiman yang saat itu menjabat Kepala Staf Angkatan Darat digantikan oleh Panglima Komando Strategi Cadangan Angkatan Darat Letnan Jenderal Gatot Nurmantyo. Budiman tak diberi jabatan baru dan hanya ditempatkan sebagai panglima tinggi di Mabes TNI. Penggantian itu banyak dipertanyakan.

Pakar politik dan pemerintahan Universitas Padjajaran Muradi menduga, pergantian tersebut erat kaitannya dengan manuver politik selama pilpres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com