Eksistensi KMP Harus Dipertahankan, tetapi...

"KMP harus tetap ada, tapi tidak boleh berdasarkan semangat balas dendam. Jadi oposisi bukan untuk sekadar oposisi, tapi untuk hikmat kebijaksanaan," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk "Politik Bohong dan Jegal-jegalan: Mampukah Jokowi Bertahan?", di Jakarta, Minggu (12/10/2014).

Pernyataan Ray itu menanggapi pernyataan yang dilontarkan Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo beberapa waktu lalu. Saat itu, Hashim menyatakan akan melakukan oposisi yang aktif dan konstruktif di parlemen untuk mengkritisi pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo dalam merealisasikan program kerjanya. (Baca: Hashim Sebut Ada Harga yang Harus Dibayar Jokowi atas Pencapresannya).

Ray mengatakan, selama pemerintahan Jokowi tegas dalam menjalankan amanah rakyat, maka ia tak perlu khawatir dijegal oleh KMP. Ketegasan itu, kata dia, terutama dalam menyelesaikan delapan kasus yang masih menjadi pekerjaan rumah dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia menjabarkan, kedelapan kasus itu yakni kasus pelanggaran hak asasi manusia, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, kasus Bank Century, dan kasus pengemplangan pajak negara.

Selain itu, Jokowi juga diharapkan tidak menambah utang luar negeri meski harus melakukan politik impor pangan.

"Jokowi juga harus memberantas mafia migas, mafia SDM, dan mafia pangan," katanya.

Lebih jauh, ia berharap agar Hashim dkk dapat mendukung seluruh kebijakan pemerintahan Jokowi apabila mereka berniat menyelesaikan kasus-kasus itu.

"Kita berharap Pak Hashim dapat berdiri di barisan paling depan untuk tujuan demokrasi, bukan untuk tujuan rupiah," katanya.