Mahfud MD: Mustahil Pemilihan Pimpinan MPR Dilakukan Melalui Musyawarah

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan ketua tim sukses calon presiden Prabowo Subianto, Mahfud MD menilai mustahil jika pemilihan ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat dilakukan secara musyawarah di parlemen. Menurut pengamatan Mahfud terhadap perkembangan proses pemilihan hingga siang tadi, kemungkinan penentuan pimpinan MPR akan dilakukan melalui sistem voting.

"Selama ini kan kalau memilih orang musyawarah mufakat itu hampir tidak mungkin, kecuali sejak awal sudah dikendalikan oleh satu kekuatan," kata Mahfud di Jakarta, Selasa (7/10/2014).

Kendati menilai musyawarah mufakat lebih sejiwa dengan konstitusi, Mahfud berpendapat tidak menjadi masalah jika pemilihan ketua MPR dilakukan melalui voting. Menurut dia, voting boleh saja dilakukan sepanjang tidak saling jegal.

"Kalau dalam suasana yang demokratis selama ini, kalaus udah memilih orang itu memang susah untuk musyawarah mufakat. Oleh sebab itu asal sportif, voting tidak apa, asal jangan saling jegal, jangan saling curang," ujar mantan Ketua MK ini.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengklaim bahwa mayoritas legislator periode 2014-2019 akan menyepakati usulan pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dipilih melalui musyawarah. Oleh karena itu, Irman saat ini tengah berusaha melobi Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di parlemen.

DPD bersama koalisi pendukung Jokowi-JK sebelumnya mengusulkan agar pemilihan pimpinan MPR dilakukan secara musyawarah mufakat. Koalisi Jokowi-JK bahkan memberikan posisi Ketua MPR kepada DPD. Sementara empat kursi wakil ketua MPR akan dibagi rata antara koalisi Jokowi-JK dengan Koalisi Merah Putih.

Irman menuturkan, harapan DPD pada pemilihan pimpinan MPR nanti bisa berlangsung kondusif, tidak seperti pemilihan di DPR. Pemilihan pimpinan DPR dilakukan dengan voting sehingga Koalisi Indonesia Hebat tidak mendapat kursi pimpinan.