Puan Persilakan Koalisi Merah Putih Kuasai Pimpinan MPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengatakan, pihaknya akan terus berjuang untuk mendapatkan kursi pimpinan MPR. Namun, jika tidak diberi ruang oleh Koalisi Merah Putih seperti halnya perebutan kursi DPR beberapa hari lalu, Puan mengaku hanya bisa pasrah.

"Kita lihat tanggal 6 (Oktober) nanti, jika itu (pimpinan MPR dikuasai KMP) terjadi, ya sudah kalau tidak diberikan ruang berdemokrasi. Ya monggo silakan. Toh kami sudah berusaha, kekuatan tirani mayoritas ini mengerdilkan suara rakyat," kata Puan di kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2014) malam.

Hal tersebut disampaikan Puan seusai Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memberikan arahan kepada Fraksi PDI-P terkait perebutan pimpinan DPR yang dimenangi Koalisi Merah Putih.

"Kami tetap berjuang agar dimungkinkan PDI-P dapat mengajukan satu paket di pimpinan MPR. Tapi sepertinya kalau melihat kemarin tidak ada ruang dan celah lagi bagi kami untuk bisa berkontribusi agar bisa mengawal proses demokrasi melalui pimpinan MPR," ujar putri Megawati itu.

Puan merasa perjuangan Koalisi Merah Putih di DPR saat ini bukan lagi mengatasnamakan rakyat, tetapi lebih bertujuan untuk menjegal dan menzalimi koalisi Jokowi-JK yang lebih minoritas.

"Ada penzaliman dari mayoritas fraksi ke kami berempat. Ke depannya kami tetap menjaga soliditas untuk mengawal suara rakyat," pungkasnya.

Dalam sidang paripurna kemarin, Koalisi Merah Putih berhasil mendapatkan empat kursi pimpinan DPR, yakni Setya Novanto (Golkar) sebagai Ketua DPR dan tiga Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fadli Zon (Gerindra). Fraksi Partai Demokrat mendapat satu kursi wakil ketua (Agus Hermanto) setelah mendukung paket pimpinan DPR yang diajukan Koalisi Merah Putih.

Koalisi Jokowi-JK hanya terdiri dari empat partai dan gagal melobi partai lain hingga akhirnya gagal pula mengusung paket calon pimpinan. Paket calon pimpinan harus mencakup lima orang dari lima fraksi yang berbeda. Proses pimpinan MPR nantinya akan dilakukan dengan mekanisme serupa.