Ruhut Ingatkan Kader Demokrat: Jangan Coba-coba Jadi "Matahari" Lain

"Ojo kesusu (jangan terburu-buru). Aku sedih juga kenapa kawan-kawan itu mendahului Pak SBY. Menurut Undang-Undang Partai Politik, yang berhak bicara keluar itu ketum (ketua umum)," kata Ruhut, saat dihubungi, Senin (15/9/2014).

Selama ini, para politisi Partai Demokrat di parlemen mendukung wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Sikap ini berbeda dengan pernyataan SBY yang disampaikan pada Minggu (14/9/2014) malam, melalui sebuah video yang diunggah di YouTube.

Ruhut menekankan, para kader tidak membangkang dan mendukung segala sikap SBY terkait RUU Pilkada yang tengah dibahas DPR dan pemerintah.

"Mereka jangan coba-coba jadi 'matahari' lain," katanya.

Ruhut mengatakan, sikap Partai Demokrat terkait RUU Pilkada akan diputuskan sepenuhnya oleh SBY. Ia yakin, kader Partai Demokrat yang mendukung pelaksanaan pilkada tak langsung akan berubah apabila SBY menyatakan sebaliknya.

"Jika SBY memutuskan (pilkada) langsung, maka mereka semua akan balik badan mendukung keputusan SBY," katanya.

Sebelumnya, SBY mengatakan, rakyat sudah terbiasa dengan pemilihan umum kepala daerah (pilkada langsung). SBY juga menilai, sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.

"Partai Demokrat, saya pribadi melihat ada dua aspek penting yang mesti kita lihat secara jernih. Pertama begini, sistem pemilihan kepala daerah langsung ini sudah berjalan selama 10 tahun. Rakyat sudah terbiasa," kata SBY dalam sebuah wawancara dalam akun Suara Demokrat di YouTube yang diunggah pada Minggu (14/9/2014) malam.

Tak hanya menilai bahwa rakyat sudah terbiasa dengan sistem pemilihan secara langsung untuk kepala daerahnya, SBY juga menilai ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dan sistem presidensial yang tengah ia jalankan.