Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Rp 104 Miliar untuk Mercy Menteri Dikembalikan ke Negara

Kompas.com - 11/09/2014, 03:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Pembatalan pembelian mobil dinas Mercedes-Benz untuk kabinet Jokowi-Jusuf Kalla menyebabkan adanya alokasi anggaran yang tidak terpakai. Di dalam APBN-P 2014, alokasi anggaran untuk pengadaan mobil dinas menteri itu mencapai Rp 104 miliar.

Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Taufik Sukasah menyatakan, anggaran yang akhirnya tidak terpakai itu akan dikembalikan ke negara. "Akan kami kembalikan ke Kemenkeu karena tidak terpakai," ujar Taufik dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Taufik mengungkapkan, pemerintah memang sudah menetapkan Mercedes-Benz Indonesia sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp 91,94 miliar. Jumlah itu untuk pengadaan 72 unit Mercy tipe E Class 400.

Namun, pemerintah dan pihak perusahaan otomotif asal Jerman itu belum sampai tahap meneken kontrak. Sehingga, Taufik mengklaim anggaran mobil dinas sama sekali tak terpakai.

"Karena belum dilakukan kontrak, tidak ada sedikit pun anggaran yang keluar untuk kendaraan," ujar Taufik.

Sebelumnya, pemerintah sudah membatalkan rencana pembelian mobil dinas Mercy untuk menteri-menteri pemerintahan Jokowi-JK. Pembelian mobil Mercy ini batal karena rencana pengadaan mendapat banyak respon negatif.

Selain itu, pengadaan ini juga ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Jokowi mengaku tidak menginginkan para menterinya menggunakan mobil mewah sebagai kendaraan dinasnya. Jokowi pun telah menyampaikan langsung keberatannya itu ke Mensesneg Sudi Silalahi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com