Tindak Lanjuti Kasus Pemerasan TKI, UKP4 Koordinasi dengan Polri dan Kementerian

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur mengatakan, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengundang belasan kementerian dan lembaga untuk melakukan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti kasus pemerasan terhadap tenaga kerja Indonesia. Acara tersebut terkait rencana aksi perbaikan tata kelola TKI pasca-inspeksi mendadak di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu.

"Saya dengan belasan kementerian atau lembaga diundang oleh UKP4 untuk konsultasi tata kelola TKI," ujar Gatot di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha. Ia mengatakan, sebanyak 13 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam rapat yang dilakukan di gedung KPK tersebut.

"Tentang tindak lanjut yang TKI itu. Sekitar 13 kementerian dan lembaga," ujar Priharsa.

Kementerian dan lembaga tersebut antara lain Kepolisian RI, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Suhardi Alius telah hadir di KPK. Ia menyatakan, kehadirannya untuk mengikuti rapat tersebut. "Mau rapat. Rapat tentang TKI," kata Suhardi.

Selain Suhardi, turut hadir Deputi VI Kepala UKP4 Mas Achmad Santosa di KPK. Namun, ia enggan berkomentar banyak mengenai rapat tersebut.

"Ada reaksi mengenai pembenahan TKI, lumayan komprehensif. Nanti kita bicarakan dulu," ujarnya.

KPK melakukan sidak di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Jumat (25/7/2014). Sidak tersebut berkaitan dengan kajian KPK mengenai dugaan pemerasan atau pungutan liar terhadap TKI. Sidak ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil kajian KPK yang menemukan adanya upaya pemerasan oknum BNP2TKI terhadap TKI.

Modus pemerasan di antaranya dilakukan dengan menukarkan uang TKI yang tidak sesuai kursnya, atau pemerasan dengan meminta uang transportasi. Dalam sidak tersebut, KPK dan sejumlah instansi lainnya mengamankan 18 orang, dengan rincian seorang oknum TNI AD, dua oknum kepolisian, selebihnya merupakan preman dan calo yang selama ini dianggap meresahkan TKI.