Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Bentuk Pansel dalam Seleksi Calon Anggota BPK

Kompas.com - 03/09/2014, 16:35 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), segera membentuk panitia seleksi (pansel) ahli untuk melakukan seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami minta waktu seleksi diperpanjang, atau paling tidak segera bentuk pansel ahli oleh DPR," ujar Roy Salam, anggota Koalisi Masyarakat Sipil, dalam konferensi pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2014).

Permintaan pembentukan pansel ahli tersebut karena proses seleksi dinilai tidak memiliki transparansi dan tidak memiliki aturan administrasi yang sesuai. "Mekanisme seleksi tidak independen, dan tidak selektif," kata Roy.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan adalah beberapa calon anggota BPK berasal dari panitia seleksi yang hingga saat ini masih menduduki kursi anggota DPR dan DPD. Sebanyak delapan orang calon anggota BPK merupakan anggota partai politik, sehingga rentan terjadinya kepentingan politik.

Kemudian, sebanyak 12 nama calon anggota BPK, merupakan nama-nama calon anggota DPR dan DPD yang gagal terpilih pada pemilu legislatif. Dikhawatirkan, hal tersebut membuat fenomena job seeker, atau sekedar mencari pekerjaan. Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga menemukan adanya calon anggota yang usianya sudah memasuki 61-65 tahun.

Hal tersebut membuat anggota BPK yang terpilih nantinya rentan diisi oleh anggota yang tidak menjabat penuh, atau pensiun dini. Hal-hal tersebut menurut Roy tidak sesuai dengan fungsi dan kewenangan BPK yang merupakan badan audit keuangan negara, terutama perannya dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com