Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Senior PPP: Pindah Haluan ke Jokowi Wajar Saja

Kompas.com - 18/08/2014, 15:22 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Persatuan Pembangunan ingin agar partai berlambang Kabah itu pindah haluan untuk mendukung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dengan bergabung dalam pemerintahan, PPP diyakini dapat membawa kontribusi untuk masyarakat, bangsa, dan negara.

"Perubahan orientasi politik dari Prabowo ke Jokowi wajar saja. Kehendak kita kan partai ini bisa berpartisipasi bagi masyarakat. Bagaimana mau berpartisipasi kalau tidak berkuasa. Buat apa kita beroposisi?" kata Anggota Majelis Syariah PPP Muhammad Razak dalam konferensi pers di DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2014) siang.

Razak menjelaskan, dalam sejarahnya, PPP memang pernah beroposisi saat pemerintahan Soeharto. Pasalnya, saat itu pemerintahan yang otoriter tidak sesuai dengan visi-misi PPP. Namun, setelah reformasi, PPP selalu masuk kedalam pemerintahan. Apalagi, lanjut dia, Dewan Pimpinan Wilayah juga sudah banyak yang mendesak untuk tak lagi bersama pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Kalau cabang menghendaki, kenapa tidak?" ujarnya.

Razak meyakini, dengan digantinya Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum, proses peralihan dukungan bisa berlangsung dengan lebih mudah. Pasalnya, menurut dia, selama ini Suryadharma-lah yang ngotot ingin mendukung pasangan nomor urut 1 tersebut. Oleh karenanya, Razak juga mendesak pelaksanaan muktamar untuk memilih ketua umum baru dipercepat sesuai amanat musyawarah kerja nasional PPP di Bogor pada April lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Nasional
35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

Nasional
Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Nasional
PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com