Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pukul 09.00 WIB, Prabowo-Hatta Jalani Verifikasi Harta di KPK

Kompas.com - 25/06/2014, 05:40 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dijadwalkan menjalani verifikasi laporan harta kekayaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (25/6/2014).

"Besok (Rabu), pimpinan KPK ada, terutama pimpinan yang membawahi bidang LHKPN," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (24/6/2014) malam. Menurut dia, tidak ada agenda khusus selain verifikasi laporan harta kekayaan, dalam pertemuan tersebut.

Prabowo-Hatta dijadwalkan menjalani klarifikasi terkait laporan harta kekayaan capres-cawapres ini pada pukul 09.00 WIB. Kedatangan Prabowo-Hatta ini menjadi penanda untuk pertama kalinya capres-cawapres mendatangi Gedung KPK untuk diklarifikasi laporan harta kekayaannya.

Lima tahun lalu, petugas KPK lah yang mendatangi para capres-cawapres di kediaman masing-masing. "Ini agak berbeda karena KPK membuka ruang kepada publik untuk partisipasi memberikan informasi yang berkaitan dengan kekayaan capres dan cawapres jadi tidak sekadar klarifikasi saja tetapi KPK punya informasi dari masyarakat," kata Johan.

Sesuai dengan Pasal 5 huruf f dan Pasal 14 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, calon presiden dan wakil presiden wajib melaporkan hartanya ke KPK. Bulan lalu, pasangan Prabowo-Hatta dan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah menyampaikan laporan harta kekayaan mereka kepada KPK.

Tahap selanjutnya, KPK akan menguji kebenaran laporan harta tersebut. Lembaga antikorupsi itu juga menghimpun masukan dari masyarakat mengenai harta kekayaan capres dan cawapres. "KPK mengundang masyarakat apabila tahu atau peroleh informasi tolong disampaikan ke KPK," ujar Johan.

Hasil uji kebenaran laporan harta kekayan capres dan cawapres ini nantinya disampaikan KPK kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasil verifikasi akan diumumkan kepada publik pada 1 Juli 2014.

Jika ditemukan laporan harta yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, kata Johan, KPK menyerahkan tindak lanjut temuan itu kepada KPU. "KPU yang nanti akan putuskan," ujar Johan.

KPK juga mengundang Jokowi-Kalla untuk keperluan verifikasi harta kekayaan seperti halnya Prabowo-Hatta. Kedatangan Jokowi-Kalla ke KPK dijadwalkan pada Kamis (26/6/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Nasional
PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com