Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pukul 09.00 WIB, Prabowo-Hatta Jalani Verifikasi Harta di KPK

Kompas.com - 25/06/2014, 05:40 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dijadwalkan menjalani verifikasi laporan harta kekayaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (25/6/2014).

"Besok (Rabu), pimpinan KPK ada, terutama pimpinan yang membawahi bidang LHKPN," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (24/6/2014) malam. Menurut dia, tidak ada agenda khusus selain verifikasi laporan harta kekayaan, dalam pertemuan tersebut.

Prabowo-Hatta dijadwalkan menjalani klarifikasi terkait laporan harta kekayaan capres-cawapres ini pada pukul 09.00 WIB. Kedatangan Prabowo-Hatta ini menjadi penanda untuk pertama kalinya capres-cawapres mendatangi Gedung KPK untuk diklarifikasi laporan harta kekayaannya.

Lima tahun lalu, petugas KPK lah yang mendatangi para capres-cawapres di kediaman masing-masing. "Ini agak berbeda karena KPK membuka ruang kepada publik untuk partisipasi memberikan informasi yang berkaitan dengan kekayaan capres dan cawapres jadi tidak sekadar klarifikasi saja tetapi KPK punya informasi dari masyarakat," kata Johan.

Sesuai dengan Pasal 5 huruf f dan Pasal 14 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, calon presiden dan wakil presiden wajib melaporkan hartanya ke KPK. Bulan lalu, pasangan Prabowo-Hatta dan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah menyampaikan laporan harta kekayaan mereka kepada KPK.

Tahap selanjutnya, KPK akan menguji kebenaran laporan harta tersebut. Lembaga antikorupsi itu juga menghimpun masukan dari masyarakat mengenai harta kekayaan capres dan cawapres. "KPK mengundang masyarakat apabila tahu atau peroleh informasi tolong disampaikan ke KPK," ujar Johan.

Hasil uji kebenaran laporan harta kekayan capres dan cawapres ini nantinya disampaikan KPK kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasil verifikasi akan diumumkan kepada publik pada 1 Juli 2014.

Jika ditemukan laporan harta yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, kata Johan, KPK menyerahkan tindak lanjut temuan itu kepada KPU. "KPU yang nanti akan putuskan," ujar Johan.

KPK juga mengundang Jokowi-Kalla untuk keperluan verifikasi harta kekayaan seperti halnya Prabowo-Hatta. Kedatangan Jokowi-Kalla ke KPK dijadwalkan pada Kamis (26/6/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com