BIN: Dokumen Rahasia Bocor, TNI Harus Lakukan Evaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman meminta Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab atas bocornya dokumen rahasia hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atas Prabowo Subianto. Dokumen itu, kata Marciano, seharusnya tidak bisa dipegang oleh orang-orang yang tidak berkepentingan.

"Masalahnya sudah lama dan saya rasa pihak berwenang harus evaluasi itu. Dokumen-dokumen itu tidak boleh bocor kepada mereka yang tidak berkepentingan," ujar Marciano di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Marciano menduga, dokumen itu milik Markas Besar TNI. Oleh karena itu, dia meminta jajaran TNI mengevaluasi kembali penyimanan berkas rahasia. "Dokumen-dokumen itu harusnya enggak boleh keluar," kata mantan Panglima Kodam Jaya tersebut.

Marciano enggan berspekulasi tentang unsur politis dalam peredaran dokumen DKP tentang pemberhentian Prabowo itu.

Surat yang disebut sebagai keputusan DKP itu beredar luas di media sosial. Dalam surat tersebut tertulis bahwa keputusan DKP dibuat pada 21 Agustus 1998. Dalam dokumen itu, surat berklasifikasi rahasia tersebut ditandatangani para petinggi TNI saat itu, antara lain Subagyo HS sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, Djamari Chaniago, Ari J Kumaat, Fahrul Razi, dan Yusuf Kartanegara.

Dalam empat lembar surat itu tertulis pertimbangan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Prabowo. Tindakan Prabowo disebut tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan kehidupan perwira TNI.

Tindakan Prabowo juga disebut merugikan kehormatan Kopassus, TNI-AD, ABRI, bangsa, dan negara.

"Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, maka Perwira Terperiksa atas nama Letnan Jenderal Prabowo Subianto disarankan dijatuhkan hukum administrasi berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan," demikian isi surat tersebut.