Jokowi Minta Kasus Babinsa Jadi Prioritas Bawaslu

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Presiden RI Joko Widodo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memprioritaskan kasus dugaan pengerahan bintara pembina desa (babinsa) ke rumah warga untuk mendata pilihan calon presiden. Menurut pria yang akrab disapa Jokowi itu, masyarakat harus diberi kebebasan memilih presiden. 

"Mengenai Babinsa, kita meminta agar lebih diberikan prioritas. Agar hak politik kita, hak politik masyarakat warga dilindungi," kata Jokowi di Gedung Bawaslu, Jakarta, Sabtu (7/6/2014). 

Jokowi berharap hal tersebut tak kembali terjadi menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Ia juga meminta Bawaslu menindaklanjuti sejumlah kampanye hitam. 

Sebelumnya, warga di kawasan Jakarta Pusat diresahkan oleh pendataan mengenai calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih. Pendataan itu dilakukan oleh orang yang mengaku anggota babinsa. Dalam pendataan itu, warga diarahkan untuk memilih pasangan yang diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menerima laporan tersebut. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyebut, pergerakan babinsa dilakukan oleh oknum, tidak ada perintah komando. 

"Sejauh yang diketahui Kabin (Kepala Badan Intelijen Nasional), bukan atas perintah komando dari atasan dan pimpinan, mungkin atas inisiatif sendiri. Ini harus dilakukan klarifikasi dan diketahui betul," katanya.