Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen PPP: Yang Minta SDA Mundur dari Ketum, Nafsu Mau Jadi Menteri

Kompas.com - 06/06/2014, 11:41 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com --
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Syaifullah Tamliha menuding para politisi senior PPP yang berniat menggulingkan Suryadharma Ali dari posisi Ketua Umum PPP berniat mengincar posisi menteri.

Tamliha menuturkan, seharusnya saat Suryadharma dihadapi masalah dugaan korupsi, pihak internal PPP tidak menyerukan wacana muktamar luar biasa.

"Mereka yang minta SDA (Suryadharma Ali) mundur itu, nafsu mau menjadi menteri. Kalau dia jadi ketua umum kan bisa berpeluang mengatur siapa yang jadi menteri, ini yang disasar," ujar Tamliha di Jakarta, Jumat (6/6/2014).

Tamliha tak mau mengungkap siapa saja yang berniat maju sebagai menteri dari PPP. Menurut dia, publik sudah bisa menilai pengurus PPP yang berniat maju sebagai menteri dari pernyataan-pernyataan yang menyerang Suryadharma.

Tamliha pun menyindir niat meraih kekuasaan para seniornya itu. Menurut dia, koalisi PPP mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa adalah tanpa syarat sehingga tak ada pembahasan bagi-bagi kursi menteri.

"Seharusnya dalam situasi seperti ini, Ketum PPP tertimpa musibah menjadi tersangka, tidak sepantasnya berbuat seperti itu. Hingga kini, beliau tetap aktif sebagai ketua umum, menandatangani surat, dan memimpin rapat. Hanya orang tak berakhlak yang minta SDA mundur dalam situasi tertimpa musibah seperti sekarang," kata anggota Komisi I DPR itu.

Pascapenetapan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Suryadharma mulai digoyang dari jabatan Ketua Umum PPP. Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP KH Zarkasih Nur dan Ketua Majelis Pakar PPP Barlianta Harahap meminta agar Suryadharma mundur dari posisinya saat ini.

“PPP tidak boleh dicampuradukkan dengan kasus yang sedang dihadapi SDA. Lebih baik SDA berhenti untuk sementara waktu hingga nanti ada keputusan final,” kata Zarkasih Nur dalam keterangan persnya beberapa waktu lalu.

Mantan Menteri Koperasi dan UKM ini mengedepankan asas maslahat dalam menyikapi kasus yang menimpa pucuk pimpinan PPP. Menurut dia, saat ini yang paling maslahat adalah tidak menambah beban SDA selain menyelesaikan persoalan hukum.

“Supaya SDA tidak lagi terbebani memikirkan urusan partai sehingga dia bisa lebih fokus melakukan pembelaan pada saat proses hukum,” ungkapnya.

Sementara Barlianta meminta agar Suryadharma mengambil langkah serupa saat yang bersangkutan menyatakan mundur dari posisi menteri agama.

“Kalau dari Menag mundur, seyogianya juga mundur dari ketua umum. Apalagi PPP merupakan parpol Islam, jadi harus mengembalikan kepercayaan publik,” ujar Barlianta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com