Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, Pemerintah Tetapkan Pengganti Anggito Abimanyu

Kompas.com - 30/05/2014, 15:11 WIB
Sabrina Asril

Penulis


CIANJUR, KOMPAS.com - Pemerintah langsung merespons pengunduran diri Anggito Abimanyu dari jabatan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama. Rencananya, pemerintah akan menetapkan pengganti Anggito hari ini juga, Jumat (30/5/2014).

"Pada hari ini juga, kami akan menetapkan pengganti Pak Anggito," ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di Istana Cipanas, Jumat siang.

Agung mengatakan, penggantian Anggito itu segera dilakukan karena penyelenggaraan haji yang sudah semakin dekat. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang pejabat yang mengisi pos Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah agar persiapan haji tak terganggu baik yang bersifat regulasi maupun persiapan infrastruktur di Arab Saudi.

Agung yang ditunjuk sebagai Menteri Agama ad interim menyatakan akan melakukan rapat internal terlebih dulu dengan pihak eselon I dan eselon II Kementeriaan Agama. Setelah itu, pemerintah akan mengumumkan pengganti Anggito. "Penggantinya dari internal (Kemenag)," ucap Agung.

Anggito menyatakan mundur dengan alasan ingin fokus menghadapi kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013. Di dalam kasus itu, Anggito memang baru dinyatakan sebagai saksi. Namun, ponsel Anggito disita dan ruang kerjanya sempat digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelum Anggito mundur, Suryadharma Ali sudah mengambil langkah serupa terlebih dulu. Suryadharma mundur dari posisinya sebagai Menteri Agama setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyelenggaraan haji itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi di IKN Senilai Rp 836 Miliar

Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi di IKN Senilai Rp 836 Miliar

Nasional
Muhammadiyah: Jemaah Tanpa Visa Haji Ibadahnya Sah, tapi Tak Dapat Pahala

Muhammadiyah: Jemaah Tanpa Visa Haji Ibadahnya Sah, tapi Tak Dapat Pahala

Nasional
Budi Djiwandono-Kaesang di Pilkada Jakarta, Dasco: Cek Ombak

Budi Djiwandono-Kaesang di Pilkada Jakarta, Dasco: Cek Ombak

Nasional
Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247 Ribu Peserta Tapera Belum Mutakhir

Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247 Ribu Peserta Tapera Belum Mutakhir

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Nasional
Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Nasional
Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Nasional
Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Nasional
Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Nasional
Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Nasional
Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Nasional
DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com