Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Minta Ical Kumpulkan Kader Golkar Pendukung Jokowi-JK

Kompas.com - 21/05/2014, 14:49 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengaku sudah menghubungi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk menyikapi perpecahan di tubuh partai itu dalam menghadapi pemilihan presiden mendatang. Akbar meminta agar Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengumpulkan barisan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Oleh karena itu, saya telepon ARB (Aburizal) supaya mengundang mereka yang punya pandangan berbeda dengan partai. Aburizal harus menjelaskan secara rinci alasan dukungan Golkar ke Prabowo-Hatta," ujar Akbar saat dijumpai di rumahnya di Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Akbar berharap agar para kader muda yang menjadi barisan pendukung Jokowi-JK memahami alasan partai mendukung Prabowo-Hatta. Selain itu, Akbar menilai semua kader Partai Golkar memang sudah seharusnya mengikuti keputusan partai.

Terlebih lagi, lanjutnya, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI Partai Golkar yang lalu memberikan mandat penuh kepada Aburizal dalam menentukan arah koalisi.

"Seharusnya, sebagai seorang kader memang harus mengikuti putusan organisasi, apalagi putusan ditetapkan dalam forum tinggi. Kalau ada kader punya sikap, tentu kader harus menjelaskan mengapa berbeda. Nanti akan ada kesimpulan," kata Akbar.

Partai Golkar sudah menyatakan dukungannya secara formal untuk pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Namun, sejumlah kader muda hingga senior Golkar justru mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Mereka mengaku kecewa lantaran Partai Golkar tidak memberikan dukungan kepada kader asli Golkar, yakni Jusuf Kalla, dan justru mengalihkan dukungannya kepada kader partai lain.

Mereka yang masuk dalam barisan pendukung Jokowi-JK di antaranya ialah Poempida Hidayatulloh, Ketua Badan Penelitian dan Pengambangan Partai Golkar Indra J Pilliang, dan Ketua DPP Partai Golkar Agus Gumiwang. Poempida bahkan didapuk menjadi Juru Bicara Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Bantah Ingin Pecah Belah Jokowi-Prabowo

PDI-P Bantah Ingin Pecah Belah Jokowi-Prabowo

Nasional
Kunjungan ke China, Puan Diskusikan Isu Gender bersama Parlemen Chengdu

Kunjungan ke China, Puan Diskusikan Isu Gender bersama Parlemen Chengdu

Nasional
Demokrat Belum Lirik Kaesang untuk Cagub Jakarta, Fokus Cari Cawagub

Demokrat Belum Lirik Kaesang untuk Cagub Jakarta, Fokus Cari Cawagub

Nasional
Hasto Sebut Megawati Tidak Fit karena Kurang Tidur

Hasto Sebut Megawati Tidak Fit karena Kurang Tidur

Nasional
Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Nasional
Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Nasional
Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Nasional
Diksi 'Ancaman Keamanan' dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Diksi "Ancaman Keamanan" dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Nasional
Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Nasional
Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Nasional
Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Nasional
KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com