Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepakat Koalisi, Ini yang Diminta Nasdem kepada PDI-P

Kompas.com - 01/05/2014, 17:23 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Nasdem telah memastikan akan berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilihan Presiden 2014 dengan mengusung Joko Widodo sebagai bakal calon presiden. Meski menyatakan memiliki semangat yang sama dengan PDI-P, Nasdem tetap menegosiasikan sejumlah hal yang harus dilaksanakan oleh partai berlambang banteng tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, partainya meminta komitmen PDI-P untuk menjalankan agenda geopolitik regional dan internasional jika nanti menang di pilpres dan menjadi penguasa.

Selain itu, Nasdem juga meminta PDI-P bersungguh-sungguh membangun ekonomi nasional yang kuat dan sepenuh hati memberangus praktik korupsi di Indonesia.

"Itulah politik gagasan yang kami sampaikan ke PDI-P," kata Willy, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Kamis (1/5/2014).

Selain hal-hal di atas, kata Willy, tak ada syarat apa pun yang diajukan Nasdem, termasuk mengenai permintaan mengisi posisi bakal cawapres atau posisi menteri di kabinet.

Willy mengatakan, Nasdem dan PDI-P ingin membuat poros politik yang mencerahkan dan jauh dari sekadar bagi-bagi kekuasaan. Mengenai figur bakal cawapres Jokowi, kata Willy, partainya terus diajak berdiskusi oleh PDI-P. Ia tak dapat memastikan siapa yang nantinya akan dipilih sebagai pendamping Jokowi. Yang pasti, kata dia, figur itu harus memiliki elektabilitas tinggi, jujur, punya kesamaan visi, cerdas, dan berpengalaman di pemerintahan.

"Pokoknya itu salah satu yang diusulkan pernah datang ke Gondangdia (Kantor DPP Nasdem)," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah nama disebut-sebut berpeluang besar menjadi bakal wapres Jokowi, di antaranya mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Ryamizard Ryacudu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dari ketiga nama tersebut, hanya Ryamizard yang belum pernah berkomunikasi secara formal dengan Partai Nasdem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com