Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IKAPPI: Ratusan Pedagang Shock, Pemprov DKI Harus Beri Pendampingan

Kompas.com - 27/04/2014, 09:08 WIB
Adysta Pravitra Restu

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberikan pendampingan kepada para pedagang korban kebakaran Blok III Pasar Senen Jaya, Jakarta Pusat. 

Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri mengatakan, ratusan pedagang Blok III Pasar Senen Jaya terpukul atas insiden kebakaran Jumat lalu tersebut. "Lebih dari 200 pedagang kelihatan shock. Ada juga yang pingsan dan menangis histeris," kata Abdullah di Jakarta, Sabtu (26/4/2014).

Abdullah melanjutkan, Pemprov DKI Jakarta seharusnya memberikan langkah konkret untuk memulihkan psikis para pedagang. Pemprov diminta bertanggung jawab dalam melindungi pedagang dengan memberi pendampingan ke pedagang yang kiosnya hangus.

Belajar dari kejadian kebakaran 2010 silam, sebut dia,  banyak pedagang mengalami stres bahkan sampai sakit jiwa. Hal itu dikarenakan tidak adanya pendampingan dari pemerintah untuk kelangsungan hidup mereka setelah kebakaran.

"Pemprov berikan motivasi dan semangat buat mereka. Kita dari paguyuban juga sudah berkumpul membicarakan pendampingan untuk pedagang yang mengalami shock. Tinggal tunggu tugas pemprov saja untuk memotivasi mereka," kata Abdullah.

Menurutnya, sebagai salah satu dukungan, pemprov harus membantu modal para pedagang dan memberikan tempat berdagang yang layak, supaya bisa kembali melakukan aktivitas mereka. 

"Pemprov dan PD Pasar Jaya cepat memberikan bantuan kepada pedagang. Kasihan pedagang sekarang tidak ada modal, semua hangus," ucap Abdullah.

Sosialisasi tak merata

Sementara itu, terkait revitalisasi pasar, Abdullah mengatakan PD Pasar Jaya selaku pengelola ternyata belum merata dalam mensosialisasikan ke para pedagang di Blok III Pasar Senen Jaya tersebut.   Hal ini mengingat masih bertahannya para pedagang di setiap kios.

"PD Pasar Jaya gagal melakukan pengelolaan di pasar-pasar di DKI Jakarta," ujarnya.

Abdullah, menambahkan sejumlah pedagang menyetujui revitalisasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Namun, sebagian lain belum mengetahui. Isu penolakan revitalisasi ini pun terjadi, akibat sosialisasi yang tidak menyeluruh ke seluruh pedagang.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com