Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Sarankan Megawati Jawab Tuduhan Ingkar Janji dari Pihak Prabowo

Kompas.com - 06/04/2014, 12:59 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Perseteruan antara pihak Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) paling banyak mencuat menjelang pemilu legislatif 9 April mendatang. Namun, perseteruan itu lebih banyak menyinggung soal bakal capres yang akan diusung pada pemilu presiden 2014.

Hal itu menjadi pertanyaan dalam wawancara pihak Biro Pers Kepresidenan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diunggah ke YouTube, Minggu (6/4/2014).

"Yang paling runcing dan paling keras adalah kampanye antara kubu Prabowo dan kubu Megawati. Sepertinya kubu Prabowo menganggap Ibu Megawati ingkar janji. Apa pendapat Bapak?" demikian pertanyaan yang diajukan kepada Presiden.

Awalnya, SBY mengatakan lebih bagus dirinya tidak berkomentar. Pasalnya, Megawati yang bisa menjelaskan perihal tuduhan ingkar janji itu. Belakangan, SBY menyarankan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu untuk memberikan penjelasan kepada publik.

"Kalau Pak Prabowo berkata seperti itu, berikanlah penjelasan kepada pubik yang gamblang. Dengan demikian, rakyat mendengarkan informasi yang benar. Saya harus berhenti di situ karena itu yang paling baik bagi saya dan tentu paling baik bagi rakyat untuk mendengarkan apa yang sesungguhnya terjadi," ucap SBY.

Perseteruan antara Prabowo dan Megawati mencuat setelah Megawati menetapkan Joko Widodo alias Jokowi sebagai bakal capres PDI-P. Pihak Gerindra menyinggung kembali perjanjian Batu Tulis yang dibuat antara PDI-P dan Gerindra ketika menghadapi Pilpres 2009.

Salah satu poin perjanjian itu berisi bahwa Megawati mendukung Prabowo menjadi calon presiden pada Pilpres 2014. Namun, pihak PDI-P menganggap perjanjian tersebut tidak berlaku lantaran pasangan Megawati-Prabowo kalah pada Pilpres 2009.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com