Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Indonesia Harus Kembali Punya Ketahanan Pangan"

Kompas.com - 21/03/2014, 07:20 WIB
Dani Prabowo

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com — Partai Nasional Demokrat berjanji akan mendorong ketahanan pangan bila memenangi pemilu. Nasib petani akan menjadi perhatian disertai pembenahan sistem pertanian.

"Kalau Jawa Barat tidak bisa memproduksi beras sendiri, maka akan semakin melaratlah warga Jawa Barat," kata Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh di Lapangan Bojong Loa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/3/2014).

Paloh mengaku prihatin dengan kondisi pertanian Indonesia. Menurut Paloh selama ini terlalu banyak energi percuma karena semua pihak hanya saling menyalahkan.

Bila partainya menang pemilu, dia pun bertekad menyediakan pupuk dan alat pertanian yang murah bagi petani. Dengan demikian, ujar dia, petani akan merasakan kemudahan berproduksi.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasdem Ferry Mursyldan Baldan mengatakan, ada berbagai cara untuk mengembalikan ketahanan pangan Indonesia. Salah satunya, sebut dia, adalah dengan memperbaiki sistem pertanian.

Selama ini, kata Ferry, sistem pertanian yang digunakan petani adalah tadah hujan. "Padahal kita memiliki sumber air. Artinya yang perlu dimaksimalkan yaitu sistem irigasi," katanya.

Selain itu, lanjut Ferry, diperlukan juga perhitungan lahan pertanian yang ada. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan petani memproduksi hasil pertanian.

Dengan demikian, kata Ferry, bila ternyata lahan yang ada tak mencukupi maka pemerintah dapat memberi izin pembukaan lahan untuk pertanian. Kendati demikian, ia mengingatkan, proses perizinan pembukaan lahan harus diawasi secara ketat untuk menghindari penyalahgunaan.

Ferry menambahkan, hal terpenting untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah memperbaiki mental pemangku kebijakan. Ia mengatakan, para pemangku kebijakan cenderung terlalu mudah untuk mengesahkan kebijakan impor pangan yang merugikan petani.

"Kita seharusnya menjadi negara pengekspor beras bukan sebaliknya. Mindset kita itu selalu menggampangkan impor. Kalau seandainya Indonesia berselisih dengan negara impor, bagaimana kalau dihentikan (pasokannya)?" tegas Ferry.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com