Eksepsi Budi Mulya: Pejabat BI Tak Bisa Dihukum

Dalam dakwaan disebutkan, Budi Mulya bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang 6, Budi Rochadi (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang 7, telah menyetujui pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dari BI kepada Bank Century sebesar Rp 689,394 miliar.

Padahal, Bank Century tidak memenuhi persyaratan mendapat FPJP sehingga mengubah Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang FPJP bagi Bank Umum. Menurut jaksa, hal itu bertentangan dengan UU tentang BI. Sementara itu, tim penasehat hukum Budi Mulya menegaskan bahwa pemberian FPJP dan perubahan PBI merupakan kebijakan BI bukan Budi secara pribadi.

“Bukanlah perbuatan terdakwa sendiri melainkan diambil dalam keputusan Rapat Dewan Gubernur yang merupakan forum tertinggi mekanisme pengambilan keputusan di BI yang dihadiri oleh seluruh Dewan Gubernur,” katanya.

Dalam kasus ini, Budi selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang 4 Pengelolaan Moneter dan Devisa juga didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp 1 miliar dari pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Kemudian, didakwa memperkaya pemegang saham Bank Century, Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi, sebesar Rp 3,115 miliar.

Perbuatan Budi dinilai telah memperkaya PT Bank Century sebesar Rp 1,581 miliar dan Komisaris PT Bank Century Robert Tantular sebesar Rp 2,753 miliar Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 689,394 miliar terkait pemberian FPJP dan Rp 6,762 triliun dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.