Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Kompas.com - 03/03/2014, 15:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, DPR mendukung penuh pemerintah dalam partisipasi perjuangan kemerdekaan Palestina. DPR ingin Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kita ingin terealisasi lebih cepat lagi, Palestina menjadi anggota penuh di PBB, Palestina merdeka," kata Ramadhan dalam diskusi Komitmen Indonesia Terhadap Palestina di Kantor DPP Demokrat di Jakarta, Senin (3/3/2014) siang.

Menurut Ramadhan, saat ini Palestina belum merdeka secara utuh. Pasalnya, masih banyak halangan-halangan yang dilakukan oleh Israel terhadap para pejabat di Palestina, ataupun kepada pejabat yang ingin berkunjung ke Palestina.

"Presidennya mau keluar negeri harus izin ke Israel dulu, itu kan aneh. Kita ke Palestina, harus izin bukan ke palestina, tapi negara lain," ujar Wakil Sekjen Partai Demokrat itu.

Oleh karena itu, sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kata dia, Indonesia harus berperan aktif dalam memerdekakan Palestina. "Inilah momentumnya, kita sudah bagus posisi kita di sana. Kita ini kekuatan tengah, poros tengah, kita umat muslim paling banyak, Palestina benar-benar harus merdeka penuh," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendorong kerja sama di bidang ekonomi antara negara-negara Asia Timur dan Palestina untuk membantu stabilitas ekonomi di negara yang puluhan tahun masih terus berjuang mendapat pengakuan internasional itu. Menurut Presiden, Palestina memerlukan kesiapan ekonomi sebagai upaya untuk meraih kemerdekaan.

"Saya sangat mendukung adanya peningkatan interaksi ekonomi dengan elemen bisnis Palestina dan juga Arab dalam CEAPAD. Dalam CEAPAD, kami harapkan komunitas bisnis Palestina bisa melakukan pertemuan dalam tahap yang lebih global," ujar Presiden saat membuka The 2nd Conference on Cooperation Among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD II) di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Sabtu (1/3/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com