Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 4 Parpol Terancam Tak Lolos ke Parlemen

Kompas.com - 02/02/2014, 18:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Hasil survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI), empat partai politik peserta Pemilu 2014 terancam tak lolos ambang batas Parlemen sebesar 3,5 persen. Keempat partai tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Menurut hasil survei LSI, elektabilitas PKS hanya 2,2 persen, Nasdem 2 persen, PBB 0,7 persen, dan PKPI 0,5 persen. Menurut LSI, survei itu dilakukan pada 6 Januari hingga 16 Januari 2014 dengan jumlah responden 1200 orang. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner.

Meski demikian, LSI mengaku ada tingkat kesalahan surveinya lebih kurang 2,9 persen. Selain itu, masih banyak pemilih yang belum menentukan pilihan, yakni mencapai 30,1 persen.

Namun, menurut peneliti LSI Adjie Alfarab, jika suara mereka yang belum menentukan pilihan dibagi secara proporsional ke 12 partai politik, maka hasilnya keempat partai tersebut juga tetap tidak lolos ke Parlemen. PKS hanya akan mendapatkan 3,15 persen, Nasdem 2,86 persen, PBB 1 persen, dan PKPI 0,72 persen.

Adjie menambahkan, jika bekerja keras, PKS dan Nasdem kemungkinan besar bisa melawati ambang batas Parlemen. PKS dinilai sebagai partai yang memiliki soliditas organisasi dan militansi kader yang kuat. Adapun Nasdem ditopang oleh pendanaan dan akses media yang besar. Jika kelebihan tersebut dimanfaatkan oleh masing-masing partai, maka ada harapan mereka lolos ke Parlemen.

"Meskipun waktu penyelenggaraan Pileg tinggal kurang lebih menyisakan dua bulan lagi, tapi masih ada harapan," ujar Adjie saat merilis hasil survei di Kantor LSI, di Jakarta, Minggu (2/2/2014) siang.

Namun, bagi PBB dan PKPI, menurut Adjie, sangat berat untuk lolos ke Parlemen periode 2014-2019. Selain perolehan suara yang masih jauh dari ambang batas, kedua partai ini dinilai tidak mempunyai modal yang cukup untuk menaikkan suara dalam waktu singkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Akan Undang Pemred hingga Aktivis untuk Serap Aspirasi

Pansel Capim KPK Akan Undang Pemred hingga Aktivis untuk Serap Aspirasi

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi di IKN Senilai Rp 836 Miliar

Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi di IKN Senilai Rp 836 Miliar

Nasional
Muhammadiyah: Jemaah Tanpa Visa Haji Ibadahnya Sah, tapi Tak Dapat Pahala

Muhammadiyah: Jemaah Tanpa Visa Haji Ibadahnya Sah, tapi Tak Dapat Pahala

Nasional
Budi Djiwandono-Kaesang di Pilkada Jakarta, Dasco: Cek Ombak

Budi Djiwandono-Kaesang di Pilkada Jakarta, Dasco: Cek Ombak

Nasional
Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247 Ribu Peserta Tapera Belum Mutakhir

Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247 Ribu Peserta Tapera Belum Mutakhir

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Nasional
Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Nasional
Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Nasional
Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Nasional
Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Nasional
Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Nasional
Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Nasional
DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com