Gubernur Papua Bantah Ada Kelompok Separatis, Hanya Ada Kelompok Kriminal

"Sekarang yang terjadi ini, sekelompok orang bersenjata yang menurut saya sebenarnya kriminal karena kelompok ini dengan berbagai tuntutan kebutuhan memegang senjata. Dengan demikian, saya anggap kriminal, bukan berjuang minta merdeka. Begitu dia lakukan penembakan, dia meminta tuntutan, ini kan saya anggap kriminal," kata Lukas di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/1/2014).

Kedua pemimpin Papua itu hadir di Istana Bogor untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri membahas evaluasi Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Lukas mengaku sudah melakukan rekonsiliasi dengan kelompok-kelompok bersenjata tersebut. Dia juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah setempat untuk melaksakan operasi penegakan hukum di Papua.

"Kita sudah meminta Kapolda (Irjen Tito Karnavian) agar operasi penegakkan hukum dilakukan. Ini negara hukum," kata Lukas.

Lukas menambahkan, tidak semua daerah di Papua rawan konflik. Menurutnya, konflik di Papua cenderung terjadi karena persoalan lokal seperti ketidakpuasan atas hasil pemilihan umum.

"Bukan karena ingin merdeka tetapi persoalan lokal, pilkada kubu yang satu sudah menang, kubu lainnya hasut," katanya.

Karena itu, lanjut Lukas, Pemprov Papua menginginkan agar pemilu di Papua tidak dilakukan melalui mekanisme langsung, melainkan dengan sistem perwakilan di Parlemen. Dia menganggap bahwa pemilu secara langsung tidak cocok diterapkan bagi masyarakat Papua yang komunal atau hidup bersama dengan kekerabatan yang erat.

"Karena ini sistem kekerabatannya luar biasa, sehingga kelompok ini keluarganya lari ke sana, istrinya lari ke situ, membuat konflik luar biasa terjadi. Lebih banyak faktor itu ditemukan," ucapnya.

Gubernur Papua Barat Abraham juga menyebut tidak ada kelompok di wilayahnya yang menginginkan Papua Barat merdeka. "Kalau dikatakan ada keinginan Papua Barat merdeka, itu tidak ada. Merdeka satu kali untuk selamanya," ucap Abraham.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, Presiden SBY menekankan dua hal terkait evaluasi UU Otonomi Khusus Papua. Selain mempercepat dan memperluas pembangunan di dua wilayah tersebut, Presiden menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menekan kelompok bersenjata.

Menurut Djoko, kedua gubernur itu memiliki tanggung jawab untuk mengajak kelompok masyarakat yang angkat senjata kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

"Mengajak mereka-mereka di hutan yang angkat senjata untuk kembali ke pangkuan kita dan itu bukan hanya tugas TNI/Polri, tapi tugas bersama," kata Djoko.

Pemerintah, tambahnya, telah menjalin kerja sama dengan dunia internasional sebagai upaya melawan argumen kelompok tertentu yang menginginkan ketidakstabilan di Papua. Bulan lalu, kata Djoko, Pemerintah mengundang menteri-menteri luar negeri dari negara Melanesian Spearhead Group (MSG).

Dengan meninjau langsung kondisi Papua, Papua Barat, dan Maluku, katanya, para menteri luar negeri tersebut bisa melihat upaya yang dilakukan Pemerintah untuk membangun daerah timur Indonesia itu.

"Kesan mereka tidak seperti yang mereka dengar di media masa, media online, dan internet. Mereka datang dengan kepala mata sendiri apa yang dbangun di Papua. Upaya itu lah salah satu dari sekian banyak upaya kita untuk menangkis, memberikan argumentasi mereka yang masih inginkan ketidakstabilan di Papua," ujarnya.