Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI: Presiden Setuju Tambahkan Insentif Dokter

Kompas.com - 08/01/2014, 16:53 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan setuju untuk memberikan tambahan insentif bagi para dokter yang melaksanakan jaminan kesehatan nasional (JKN). Tambahan insentif tersebut, menurutnya, masih harus diatur melalui regulasi yang akan dibuat.

“Tadi itu beliau setuju, Menko Kesra juga Menko Perekonomian juga. Tapi kan semuanya itu harus dibuatkan regulasinya sehingga tidak ada pengeluaran dana yang tidak ada aturannya,” kata Zaenal seusai mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/1/2014).

Dalam rapat tersebut, Zaenal menyampaikan kepada Presiden agar diberikan tambahan berupa insentif tetap untuk para dokter dan tenaga medis, terutama untuk layanan primer. IDI mengusulkan agar insentif tetap yang diberikan tersebut besarnya sekitar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta setiap bulan. Insentif ini, katanya, berbeda dengan tarif kapitasi yang diterapkan pemerintah sebelumnya.

Dengan demikian, lanjut Zaenal, diharapkan setiap dokter mendapatkan penghasilan sekitar Rp 15 juta hingga Rp 17 juta per bulan. “Kami usulkan Rp 2 juta- Rp 3 juta, itu tetap, baik swasta maupun puskesmas. Kalau tadi kami menghitung, kami harapkan penghasilan per bulan Rp 15 juta dan Rp 17 juta. Dokter Fahmi bahkan katakan Rp 15 juta- Rp 21 juta,” tuturnya.

Selain itu, menurut Zaenal, IDI mengusulkan ada peraturan yang mengatur bahwa dana BPJS bisa dialokasikan langsung kepada puskesmas tanpa melalui pemerintah daerah. “Bahkan tadi disampaikan kalau bisa insentif itu diberikan setelah regulasi dibuat, jadi jangan lagi masuk pemda, tapi betul-betul dikelola oleh dokter puskesmas,” sambungnya.

Dia juga berharap regulasi mengenai insentif tambahan dan pengelolaan dana BPJS ini bisa diselesaikan dalam waktu tiga bulan.

Sebelumnya, Presiden mengakui adanya masalah terkait insentif bagi para dokter dan petugas medis, terutama bagi mereka yang bertugas di daerah. Masalah tersebut di antaranya berkaitan dengan penyaluran dana BPJS kepada puskesmas-puskesmas, serta mengenai besaran insentif yang harus diterima para dokter dan tenaga medis.

Oleh karena itu, menurut Presiden, pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan aturan tambahan atau aturan pelengkap yang memastikan insentif dokter dan tenaga medis di daerah tepat sasaran, dan tepat jumlah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com