Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPS: Orang Indonesia Makin Anti-terhadap Korupsi

Kompas.com - 02/01/2014, 14:02 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Orang Indonesia semakin bersikap antikorupsi. Hal ini terlihat dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai indeks perilaku antikorupsi (IPAK) pada 2013 ini meningkat, menjadi 3,63 dari tahun lalu yang hanya di level 3,55.

Kepala BPS Suryamin, di Jakarta, Kamis (2/1/2014), menuturkan, ada kenaikan 0,08 poin dibanding tahun lalu. "Jumlah yang tadinya mengatakan boleh, sekarang berubah menjadi tidak boleh (korupsi). Mungkin ini dampak dari banyaknya yang diciduk, makanya mereka takut juga," ujar Suryamin.

IPAK memiliki empat kelas, dari skala 0 hingga 5. Suryamin memaparkan, nilai indeks 0-1,25 menunjukkan orang sangat permisif terhadap korupsi. Sementara nilai indeks 1,26-2,50 menunjukkan kategori orang permisif.

"Nilai indeks 2,51-3,75 artinya orang itu antikorupsi. Misalnya, ibu-ibu rumah tangga mulai bertanya, dari mana uang yang dibawa pulang oleh suaminya," kata Suryamin.

Sementara itu, indeks 3,76-5,00 menunjukkan orang sangat antikorupsi. Survei yang dilakukan oleh BPS bersama Bappenas ini juga menunjukkan IPAK, baik di urban maupun di rural, sama-sama meningkat.

Suryamin mengatakan, IPAK 2013 untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan tercatat di level 3,71, atau naik dari tahun 2012 sebesar 3,66. Untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan tercatat 3,55, sedangkan tahun sebelumnya hanya 3,46.

"Yang menarik, ternyata pendidikan berpengaruh cukup kuat pada semangat antikorupsi. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi IPAK," ujar Suryamin.

Indikator tunggal yang dikumpulkan mencakup pendapat dan pengalaman terhadap kebiasaan di masyarakat berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com