Posisi Ratu Atut di Golkar Masih Aman

"Belum, karena kami menunggu status selanjutnya," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya di Kompleks Parlemen, Selasa (17/12/2013).

Tantowi menyatakan status tersangka yang ditetapkan terhadap Ratu Atut ini belum tentu akan dinaikkan sampai ke tahap penuntutan. Padahal, penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan akan terus berlanjut ke pengadilan. KPK tidak mengenal surat perintah penghentian perkara (SP3).

"Yang pasti, kami tetap mengedepankan azas praduga tak besalah," ungkap anggota Komisi I DPR ini.

Hal senada juga diutarakan Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo. Firman menyatakan, status tersangka tidak menjadi landasan dicopotnya Atut dari kepengurusan. Proses pengadilan, sebutnya, yang akan menentukan Atut bersalah atau tidak.

"Jadi menunggu proses pengadilan," katanya.

Di Partai Golkar, Atut menempati dua posisi sekaligus yakni Ketua DPP Partai Golkar bidang Perempuan dan Wakil Bendahara Umum.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto membenarkan penetapan Atut sebagai tersangka. Menurut Bambang, Ketua KPK Abraham Samad telah menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Ratu Atut Chosiyah. Namun belum ada keterangan resmi mengenai kasus yang menjerat Atut. Bambang mengisyaratkan kalau kasus yang menjerat Atut ini berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.

"Kemarin memang sudah ditandatangani Ketua KPK sprindiknya dengan disetujui oleh pimpinan dan tadi malam sudah ada penggeledahan di kantor dan di rumah dari malam hari hingga subuh," kata Bambang, menjawab pertanyaan wartawan, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2013).

Untuk lebih detil mengenai status Atut ini, menurut Bambang, akan diumumkan secara resmi dalam jumpa pers sore nanti. Sumber internal KPK menyebutkan kalau Atut ditetapkan sebagai tersangka berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Lebak, Banten.

Selasa dini hari, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kediaman Atut di Jalan Bayangkara Nomor 51 Cipocok, Serang, Banten, berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak, Banten. Kasus ini melibatkan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, dan pengacara Susi Tur Andayani.