Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Makin Besar, KPK Harus Makin Waspada

Kompas.com - 10/12/2013, 15:21 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mencoba memberi perspektif lain terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Mahfud, ada sebuah dilema yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam peperangan melawan korupsi.

Mahfud menjelaskan, dari informasi yang diperolehnya, ada sekitar 160.000 kasus korupsi yang masuk ke KPK. Akan tetapi, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 16.000 kasus dalam satu tahun yang akhirnya diproses karena alasan memenuhi persyaratan, dan keterbatasan sumber daya manusia.

"Tapi dalam setahun, hanya sekitar 40 kasus yang dituntaskan KPK. Bayangkan, perlu berapa tahun untuk KPK menyelesaikan kasus korupsi," kata Mahfud, saat menjadi pembicara dalam sebuah seminar kebangsaan yang digelar di Kantor International Conference of Islamic Scholars (ICIS), di Jakarta, Selasa (10/12/2013).

Sadar dengan keterbatasan itu, kata Mahfud, akhirnya banyak usul mengemuka, dan mendorong agar KPK dijadikan sebuah lembaga yang lebih besar. Salah satu alasannya tentu adalah harapan agar KPK dapat bekerja lebih baik, dan korupsi dapat diberangus sampai tuntas.

Mahfud justru khawatir KPK akan terkena virus korupsi jika menjadi lembaga yang lebih besar. "Membesarnya" KPK akan diikuti oleh bertambahnya sumber daya manusia sehingga kontrol internal menjadi lebih sulit dilakukan.

Kekhawatiran yang disampaikan Mahfud bukan tanpa alasan. Ia mengambil contoh bagaimana oknum dalam institusi Polri dan Kejaksaan juga telah ada yang terjangkit virus korupsi. Padahal Mahfud yakin, dua lembaga penegak hukum itu didirikan dengan semangat yang sama dengan KPK, yaitu menekan tindak pidana korupsi.

"Tapi saya rasa kalau (KPK) dilembagakan, suatu saat (KPK) akan kena virus korupsi juga. Karena ini soal orangnya yang terwariskan dari rezim ke rezim," pungkas Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Nasional
Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com