Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mayoritas Masyarakat Indonesia Tidak Tahu soal Konvensi Partai Demokrat

Kompas.com - 14/11/2013, 14:24 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mayoritas masyarakat Indonesia tidak tahu mengenai pelaksanaan konvensi calon presiden yang digelar Partai Demokrat. Gaung konvensi hanya terdengar di Pulau Jawa dan Sumatera. 
Demikian terungkap dari hasil survei yang dilakukan Founding Fathers House (FFH) baru-baru ini. Survei dilakukan 9 Oktober sampai 9 November 2013 di seluruh provinsi di Indonesia. 

Survei mendapatkan, sebanyak 76 persen responden mengaku tidak tahu bahwa Partai Demokrat sedang melakukan konvensi. Di Jawa, hanya 46 persen responden yang tahu soal Konvensi Partai Demokrat. Di Sumatera hanya 26,50 persen responden yang tahu. Sementara itu, di luar Jawa dan Sumatera, mereka yang tahu jumlahnya lebih sedikit. 

"Kunjungan peserta konvensi hanya di Jawa dan Sumatera, akhirnya gaung konvensi hanya diketahui masyarakat di situ," kata peneliti senior FFH, Dian Permata, di Kantor FFH, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2013). 

Dari 24 persen yang mengetahui Konvensi Partai Demokrat, kata dia, hanya 2,2 persen responden yang mengetahui bahwa konvensi tersebut diikuti oleh 11 peserta. Sisanya menjawab beragam. Bahkan, ada yang menjawab konvensi ini diikuti oleh 143 orang.

Selanjutnya, dari seluruh responden, hanya 10,9 persen yang tahu bahwa konvensi dilakukan untuk menjaring calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2014. 

"Masyarakat tahu, tapi isi di dalamnya kopong. Artinya, konvensi hanya ada di tatanan atas, masyarakat tidak tahu rohnya konvensi," ujar Dian.

Survei dilakukan pada 1.070 responden yang diperoleh melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling). Populasi para responden adalah calon pemilih dalam Pemilihan Umum 2014 atau seluruh penduduk Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah, dan bukan anggota TNI/Polri aktif. 

Margin of error survei ini diakui sekitar tiga persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Untuk menguatkan hasil survei, FFH melakukan uji kualitas melalui telephone check dan spot check sebesar 20 persen dari total responden. Biaya survei ini mencapai Rp 500 juta dan diklaim berasal dari internal FFH.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com