Ini Penyebab Kekacauan DPT Luar Negeri

"Tidak adanya satu tanggung jawab dari para departemen yang terkait. Bagaimana PPLN selama ini bekerja sendiri untuk menetapkan DPT? Padahal ada lembaga lain," ujar Anis di KPU, Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Ia mencontohkan, lembaga terkait yang dimaksudnya adalah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Dia mengatakan, semestinya sinergi dapat dilakukan antara PPLN dengan BNP2TKI dan Ditjen Imigrasi, terutama terkait data perpindahan buruh migran. "(Koordinasi) itu tidak banyak dilakukan. Ada pertemuan, tapi hanya formalitas," ujar Anis.

Selain mengkritisi kurangnya koordinasi antarpara pemangku kepentingan, Anis mengatakan, kelemahan penetapan DPT juga disebabkan KPU tidak memanfaatkan media sosial untuk menjaring pemilih di luar negeri.

Dia melansir, sekitar 4,5 juta warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014 mendatang karena namanya tidak masuk dalam DPTLN.

"Hampir 60 persen buruh migran yang ada di luar negeri terancam tidak bisa memilih, karena KPU memalui PPLN hanya mencatat 1,9 orang pemilih, sedangkan mereka ada 6,5 juta orang yang tersebar di banyak negara," ujarnya.

Ia mengatakan, mustahil bagi KPU dapat menemukan jutaan orang hanya dalam satu hari dan mencatatnya dalam DPTLN. Pasalnya, penetapan DPT dilaksanakan Rabu (23/10/2013). Dikatakannya, 6,5 juta orang WNI yang tercatat di datanya diperoleh dari data dinamis, yaitu data penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI), data pengiriman uang, dan data kasus yang didokumentasikan oleh Migrant Care, termasuk dalam legalisasi di berbagai KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia.